Sidang Panitia Pertimbangan Landform (PPL) Redistribusi Tanah Kabupaten Majene.

Sebanyak 14 Desa di empat Kecamatan (Malunda, Tubo Sendana, Tammerodo, Sendana, Pamboang) di Kabupaten Majene masuk dalam program redistribusi tanah ditahun 2022. Redistribusi tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusj tanah dengan pemberian tanda bukti hak sertipikat.

14 Desa tersebut diantaranya Maliaya, Malunda, Lombong (kec Malunda), Tubo Selatan. Desa Awo, Ulidang,Seppong dan Tallangbalao (Tammero’do). Desa Lepanggan, Binanga, Tallubanua, Tallubanua Utara, Lattetedong(Sendana). Deaa Buttu Pamboang (Pamboang). Dari jumlah tersebut ditarget 1000 bidang dengan luas 86, 083 Ha untuk 355 KK.

Kepala Kantor Pertanahan Kab Majene Muhammad Naim S.SiT mengatakan penetapan lokasi redistribusi tanah harus dalam kondisi clean and clear. Tidak masuk salam kawasan hutan, penguasaan pihak lain. ” tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan pertanahan lainnya, seperti lokasi prona, konsolidasi tanah serta sesuai dengan arahan dan fungsi tataruang RTRW” sebutnya saat kegiatan Sidang Panitia Pertimbangan Landform (PPL) Redistribusi Tanah Kabupaten Majene, yang dilaksanakan Kamis 16 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Bupati Majene.

Pelaksanaan Sidang PPL bertujuan untuk memastikan letak, status luas penggunaan penguasaan kesesuaian rencana tata ruang dan kondisi tanah clean and clear. Selain itu untuk membahas objek subjek yang akan di usulkan untuk ditetapkan menjadi objek dan subjek distribusi serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan objek dan subjek redistribusi. Setelah tahap sidang PPL selanjutnya akan dilakukan akan dilakukan penetapan objek dan subjek redistribusi tanah.



Sementara itu Bupati Majene Andi Achmad Syukri berharap kegiatan redistribusi nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, karna memiliki bukti hak kepemilikan tanah yang sah dan juga apabila keperluan yang mendesak sertifikatnya bisa dipergunakan untuk dijadikan jaminan. Melalui sidang PPL nanti akan dilakukan persetujuan atas objek dan subjek tanah yang akan dilakukan landform. “Semoga persetujuan landform redistribusi pada tahun ini bisa berjalan lancar tidak menimbulkan sengketa terutana tata letak dan batas batasnya.”

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Majene, Kadis Perkimtan, Kepala Bapenda, Kadiskoperindag, Kadistanakbund, Kabag Hukum, Kabag Tapem dan lainnya.

🔥31

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here