Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Majene.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Majene menggelar Rapat Koordinasi bersama, Rabu 21 September 2022 di Ruang Pola Kantor Bupati. Rapat tersebut di ikuti Sekda Majene, Kabag OPS Polres Majene, Asisten II, Kepala BPS Majene, perwakiln Bulog Majene dan para pimpinan OPD terkait.

Sekertaris Majene Ardiansyah mengatakan perlu untuk menyatukan persepsi untuk penanganan inflasi yang terintegrasi, agar melahirkan gagasan dan informasi yang lengkap khususnya dampak dari kenaikan BBM. Pasalnya setiap ada kenaikan BBM akan di ikuti kenaikan harga harga yang tidak wajar. Bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti menimbun dan lainnya.

Termasuk pelaksanaan tindak lanjut Instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 07Tahun 2022 yang memerintahkan setiap Pemerintah Daerah untuk menggeser APBD nya 2 % menggunakan sisa dana transfer yang akan dilokasikan kepada OPD terkait untuk menangani inflasi. Mantan Sekda Mamasa tersebut menjelaskan dari nilai APBD Majene, 2 % tersebut senilai Rp 2.5 M . ” APBD yang sudah kita sudah susun rapi minta di revisi kalau tidak di indahkan kita teramcam tidak terima gaji di bulan oktober
termasuk kebijakan dari Kementerian Desa dimana, semua Pemdes agar fokus apbdesnya untuk inflasi ” bebernya.

Menindak lanjuti PMK tersebut, selaku leading sektor pangan di Majene, Kadis Ketapang Musrifa Nur juga menyampaikan
langkah antisipasi lonjakan harga, pihaknya akan menggelar pasar pangan murah dan tanaman pekarangan untuk10 kelompok.”
untuk tahap pertama kami akan gelar pangan murah, kita akan sediakan 4 -6 ton beras, kami juga akan antisipasi ketersediaan di bulog, kalau tidak tersedia kami rencana berkoordinasi dengan swasta”

Sementara di Sektor Pertanian, Distanakbun juga akan melaksanakan gerakan menaman bawang merah 10 ha. Plt Distanakbun Muh Syafei melaporkan ada 4 lokasi yang telah ditentukan yaitu di lingkungan Salabulo, Puawang, Sondong dan Pamboborang. ” kita akan intervensi, dengan target keseluruhan mencapai 14 hektar ” ucapnya.

Langkah antisipasi juga dikatakan Kadis KKP Ichwanti. Rencanya DKP akan memberikan subsidi bagi para nelayan perahu “pakkatinting” yang jumlahnya mencapai 2.357 orang. ” kami sepakat berikan subsidi kemasyarakat nelayan katinting, tapi kami masih mendata kembali jumlahnya ” ucapnya.

Hasil rapat tersebut, Pemda Majene dalam hal ini sekda Majene, mengingatkan pada para pimpinan OPD terkait yang akan mengelola 2 persen penanganan inflasi, agar segera memebuat juknis. Selain itu melakulan pertemuan tindak lanjut, untuk pembicarkan persoalan lain yang menyangkut kenaikan BBM.” segera kita rapat lagi, paling lambat minggu depan ” pungkasnya


🔥18

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here