Bupati Majene Andi Achmad Syukri membuka Rapat Monitoring Evaluasi Program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Majene Rabu 30 November 2022, yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Majene, bertempat di Aula Tammajarra LPMP Sulbar. Dalam sambutannya Andi Achmad Syukri menginginkan agar seluruh Non ASN, guru-guru honorer, aparat desa rt/rw dan seluruh pekerja rentan yang ada di Kabupaten Majene agar terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Inpres tersebut katanya, merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di indonesia. ” Sesuai amanat UU SJSN dan UU BPJS, agar seluruh pekerja memiliki jaring pengaman ketika mengalami resiko sosial karena hilangnya penghasilan akibat kecelakaan kerja dan memasuki hari tua serta kematian ” ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat Akhmad Hidayat mengapresiasi terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Majene. Harapannya, di tahun 2023 kedepan pada penyusunan APBD agar Pemkab Majene dapat menganggarkan untuk seluruh Non ASN, Aparat Desa RT/RW dan Pekerja Rentan agar terdaftar dan terlindungi BPJamsostek.

Dalam monitoring kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa ada 12 Dinas yang sudah terdaftar sebagai peserta, serta ada 27 Dinas yang belum terdaftar sampai dengan November 2022
Lebih lanjut dalam monitoring kepesertaan BPJamsostek diketahui bahwa dari total 62 Desa yang ada di Kab. Majene, 19 Desa sudah terdaftar dan 43 Desa belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai narasumber Sekretaris Daerah Kabupaten Majene H. Ardiansyah membawakan materi Perlindungan Pekerja Rentan Sebagai Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menekankan perlunya kesadaran setiap OPD mendapat perlindungan dan terdaftar sebagai penerima manfaat BPJamsostek. Lebih lanjut juga menawarkan alternatif pendanaan selain APBD yaitu melalui, CSR dan BAZNAS. Gotong Royong setiap ASN yang sudah terdaftar, kemudian mendaftarkan Non ASN yang belum terdaftar, dan 1 Pimpinan OPD, mendaftarkan keluarga/tetangga yang dianggap profesinya masuk dalam unsur pekerja rentan.

🔥100

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here