Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Majene Bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Sulbar.

Sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebutuhan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Tiap penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu SPIP menjadi sistem yang dapat memberi keyakinan, bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, juga melaporkan pengelolaan keuangan, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Koordinator pengawasan P3A Suan Kim, SE, MM menjelaskan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) secara tidak sadar bekerja dengan penuh resiko, yang implikasinya dapat menghambat tujuan organisasi. Untuk itu pentingnya SPIP di efektifkan guna menciptakan budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi, sehingga dapat mendeteksi terjadinya, kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. “ SPIP itu kewajiban pemda beserta OPD nya, kami hanya membantu mengimplementasikan, selain itu SPIP juga kebutuhan, karna secara tidak sadar bapak ibu telah bekerja dengan resiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan oranisasi” terang Suan saat acara bimtek peningkatan maturitas SPIP pemkab Majene 11 april 2017, bertempat di ruang pola kantor Bupati.

 

Bupati Majene Fahmi Massira yang membuka acara tersebut juga mengatakan tujuan pelaksanaan penilaian maturitas ini, yakni menyediakan pengukuran kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Selain itu juga, SPIP menjadi alat ukur penyelenggaraan PP 60 tahun 2008 bagi instansi pemerintah. “  jadi saya harap kerja sama dan kesungguhan semua pihak khususnya para kepala OPD agar mengimplementasikan SPIP di OPD nya masing-masing” Jelas Fahmi kepada seluruh peserta Bimtek.

Acara tersebut juga dirangkaikan pendatanganan Fakta Interitas kepada OPD kabupaten Majene yang di wakilkan kepada Asisten bidang administrasi umum Rafli M, Noor, Staf Ahli Bupati Rustam Rauf dan perwakilan kepala OPD lainya.  Isi Fakta integritas tersebut diantaranya melaksanakan tugas dalam upaya pencapaian Visi dan Misi kab Majene melalui MP3, yakni Majene professional, produktif dan proaktif, serta memegang teguh prinsip jiwa korps dan kode etik ASN. Memastikan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah selesai tepat waktu sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan bersedia mempertanggungjawabkan di hadapan pemeriksa baik internal maupun eksternal serta bertekad mempertahankan hasil pemeriksaan dengan predikat WTP.

Selain itu menjalankan tugas dan kewajiban dengan mengedapankan prinsip prinsip transparansi, efektivitas dan efisiensi akuntabilitas serta kesetaraan sebagai gambaran pelaksanaan good governance dalam mendukung terwujudnya birokrasi bersih dan melayani. Serta bertanggung jawab atas pencapaian  sasaran dan target sesuai dengan rencana strategis organisasi.

🔥138

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here