Polemik di Desa Kabiraan, Fahmi Harap Masyarakat Tetap Tenang.

0
1278

Bupati Majene Fahmi Massiara akhirnya  merespon kisruh tuntutan mundur yang di tujukan kepada Kepala Desa (kades) Kabiraan Kecamatan Ulumanda Paharuddin, yang disuarakan sejumlah warga Kabiraan beberapa waktu lalu melalui demonstrasi.  Fahmi akhirnya mengundang seluruh pihak terkait, baik itu dari perwakilan warga Kabiraan, Kades Kabiraan, para Muspida, Asisten Setda Majene, Camat Ulumanda, Ketua dan Babinsa Desa Kabiraan dan anggota BPD desa Kabiraan, di rumah jabatan bupati jumat 27 oktober pukul 14.00.

Dalam kesempatan tersebut, kembali warga Kabiraan atas nama Usman membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kades Kabiraan. Diantaranya jarang berkantor, sehingga menyebabkan pelayanan tidak maksimal, tidak hanya itu di duga adanya penyimpangan pengelolaan anggaran desa, dan banyak proyek yang tidak terlaksana. Program tersebut seperti, pembangunan rabat beton Dusun Kampung baru dengan volume 105 meter yang tidak pernah terealisasi meski telah termjuat di perencanaan APBDes. Termasuk proyek jalan tani di Dusun Tammerimbi yang hingga kini belum terbangun. Demikian pula pembangunan jamban keluarga yang di duga kuat terjadi penyimpangan. Ada juga proyek pengadaan sumur bor yang telah dibangun tapi belum berfungsi. Usman juga menambahkan, intensif Linmas bersama ketua RT dan sejumlah perangkat dusun belum terbayar. “ Masyarakat sudah tidak bisa percaya , kades tidak mampu lagi memegang amanah,kades jarang berada dikantor dan menyebabkan pelayanan masyarakat tidak maksimal” tegas Usman.

Sementara itu Kades Kabiraan Paharuddin membantah sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku telah mendelegasikan tugas kepada sekertaris desa khususnya pelayanan masyarakat secara kolektif. Ia beralasan, ketidak hadiranya di kantor desa selama tiga minggu murni alasan keluarga. Saat ini istrinya tengah mengandung delapan bulan  dan sang anak yang berusia yang  sepuluh bulan juga butuh mengaswasanya darinya. Menurut dokter, jelas Paharuddin kondisi sang istri sangat beresiko untuk dibawa ke Kabiraan mengingat sebelumnya, sang menjalani operasi cecar saat melahirkan anak pertama.

Tuntutan mundur dari sejumlah pihak jelas ia tolak karna tidak berdasarkan proses yang benar. Saat pertemuan yang di insiasi beberapa pihak, ia merasa di paksa untuk mengundurkan diri. Saat itu ia disodorkan surat penguduran diri bermaterai. Ia menduga kuat, masalah tersebut merupakan upaya politik untuk melengserkan dirinya tanpa proses yang benar.” Saya merasa dipaksa untuk mengundurkan diri saat itu, saya disuruh tanda tangan bermaterai” terangnya .Paharuddin juga mengakui, dirinya baru dilantik pada bulan juni 2016 lalu masih banyak kekurangan. Ia berharap seluruh pihak bisa melihat permasalahan ini secara jernih dan kekeluargaan. Terkait dengan program pembangunan yang mandek, terkendala dana dan ternentur regulasi.

Fahmi Massiara yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan pemberhentian kepala desa memiliki ketentuan dan mekanisme sendiri. Pemberhentian baru bisa dilakukan jika kades melakukan pelanggaran berat yang memebuatnya harus di tahan. Untuk itu ia berharap, masyarakat tetap tenang dan menahan diri.  Fahmi berjanji akan mencarikan solusi terbaik salah satunya dengan mediasi yang dilakukan saat ini. “ pemberhentian kades itu, ada mekanismenya sendiri tidak cukup hanya tindakan indispliner” ungkap Fahmi.

Meski demikian, untuk dugaan penyelewenga dan desa Wakapolres Majene yang turut hadir mengaku siap melakukan penyelidikan. Namun masyarakat diminta untuk menyampaikan laporan secara resmi ke kepolisian.

🔥524

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here