Hari Ulang Tahun ke 46 KORPRI Tingkat Kabupaten Majene

Bupati Majene Fahmi Massiara memimpin upacara memperingati hari ulang tahun Korpri ke 46 tingkat kabupaten Majene. Upacara tersebut di gelar di halaman rumah jabatan Bupati rabu 29 november 2017, yang di hadiri  para perwakilan ASN di setiap OPD. Dalam sambutan seragam Presiden RI yang dibacakan Fahmi Massiara, para anggota Korpri di harapkan memahami peta kompetisi kedepan yang penuh ketidakpastian. di era persaingan terbuka saat ini banyak tantangan yang harus di hadapi. inovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan tapi juga mengubah lanskap ekonopmi, kehidupan sosila politik hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu  tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan moralitas yang berdasar pancasila. Selain itu juga setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, dengan meninggalkan cara – cara rutin dan  memperkuat semangat debirokratisasi.”  jangan pernah berhenti berinovasi, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”.  terang Fahmi.

 

 

 

Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat Korpri, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.
KORPRI adalah satu-satunya wadah non-kedinasan untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI guna lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa :

1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara
yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, Pemerintahan dan pembangunan.

2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
(satu), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3. Korpri yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Selama Orde Baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu.
Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.

Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pemerintah Daerah.
Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun non-profit.

 

🔥68

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here