Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Kepala Desa Terpilih Periode 2017- 2023 Kabupaten Majene.

Sebanyak 39 kepala desa (Kades) terpilih akhirnya resmi dilantik Bupati Majene Fahmi Massiara selasa 29 November 2017 di gedung Assmalewuang. Acara Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala desa terpilih periode 2017- 2022 tersebut turut di hadiri wakil Bupati Majene Lukman, Wakil Ketua DPRD Majene, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Majene, Pimpinan OPD dan para simpatisan yang memadati area luar gedung.

Meski sempat di warnai beberapa insiden keterlambatan salah satu kades dan istri kades yang pingsan di tengah pembacaan surat keputusan secara keseluruhan acara berlangsung aman dan tertib.

 

Dalam sambutanya Fahmi Massiara menitipkan beberapa poin penting kepada para kepala desa yang baru dilantik. Diantaranya bekerja sama dengan BPD untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) 6 tahun sesuai visi misi kades terpilih, namun tetap memperhatikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu menyusun APBD desa untuk tahun anggaran 2018 dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Menyelesaikan penyusunan profil desa secara testruktur sebagai upaya mengetahui identitas desa seperti infromasi data tingkat kebutuhan masyarakat tentang layanan kesehatan, layanan pendidikan dan ketersediaan infrastruktur. Serta menjaga kondisi kemanan dan ketertiban di wilayah masing-masing pasca Pilkades dan menyambung simpul – simpul silaturahmi yang telah renggang.

Di akhir sambutanya, Fahmi juga berpesan agar tiap kepala desa yang kembali terpilih di harapkan mengevaluasi diri untuk menempurnakan semua kekurangan yang ada dan terus meningkatkan prestasi yang telah di capai. “ untuk kepala desa yang baru terpilih apa yang tealah berjalan dengan baik terus dipelihara dan tingkatkan, mengedepankan profesionalisme tika dan fungsi kordinasi” terang Fahmi.

  •  

Pilkades yang di gelar di 39 desa pada 15 oktober lalu,  berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permaslahan keamanan yang menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Meski saat ini ada permasalahan hukum dugaan penggunaan ijazah palsu, namun hal tersebut tidak menggangu proses pelaksanaan Pilkades secara keseluruhan.

🔥85

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here