Sosialisasi Pengawalan Terhadap Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019

Puluhan kepala desa di Kabupaten Majene mengikuti Sosialisasi pengawalan terhadap penyaluran dan pemanfataan dana desa dan  program “ Jaga Desa” Jaksa Giat Awasi Desa / Jaksa Garda Desa ” oleh Kejaksaan Negeri Majene. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat kantor PMD Kab Majene selasa 16 April 2019.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang turut hadir mengatakan, sosialisasi tersebut dimaksudkan agar setiap kepala desa yang mengelola ADD dan APBDes tidak keliru dan mengetahui pelaksanaan implemetasi dana desa.  Ia mengatakan, kepala desa tidak boleh arogan, se enaknya menentukan program apa yang akan dilakukan. Setiap tahun dana desa selalu bertambah, tidak menyusut sehingga butuh  kewaspadaan.

 

Fahmi juga mengingatkan, ada beberapa nama kepala desa dan desa yang sudah masuk dalam catatan kejaksaan. Hal ini terkait penyelesaian pajak di kantor Pajak Pratama Majene. “ saudara harus proaktif menyelesaikan masalah dengan pajak,  ada kewajiban pajak, dan lainya, hal ini wajib, jangan cuek, menggampangkan sesuatu akhirnya berjalan 2 tahun besok jika ini mengandung  unsur kesengajaan maka bisa di pidana “ terangnya. Juga terkait BPJS Kesehatan, sudah ada kesepakatan untuk sharing pembiayaan dan didalamnya telah di tanda tangani. Namun kata Fahmi masih ada desa yang tidak 100 persen merealisasikan. Hal tersebut telah  dihadapkan di kejaksaan.

Sementara itu KPP Pratama Majene Mochamad Safrudin menjelaskan salah satu kewajiban para kepala desa, untuk mengingtkan bendahara di desa terkait administrasi, dalam hal ini pihak pajak akan  membantu mengawasi pengelolaan apbdes, dengan menyiapkan buku kas dan kas  pembantu umum.

Pihak KPP Pratama Majene juga memberikan reward atau penghargaan kepada desa Buttu Pamboang sebagai desa yang  tertib pajak “ kami juga akan memberikan reward kepada desa yang berkontribusi terhadap pembayaran pajak, dimana take rasionya mencapai 5-6 % “ ungkapnya

Kejari Majene  Nursurya menjelaskan, pentingnya pemahaman potensi penyimpangan oleh setiap Kepala Desa. Cenderungnya terjadi panyipampangan karena kehilafan. Seperti terjadinya kelemahan administrasi keuangan, kesalahan perencanaan, kesalahan  penyerapan anggaran, kesalahan penyusunana laporan terkait pertanggung jawaban uang dari negara.” masyarakat perlu  mengetahui informasinya, penyusunan  spesifikasi apakah ada kesalahan estimasi biaya maka kami harap, kepala desa bisa memahami program sumber dana desa” ungkapnya.

Ada juga unsur kesengajaan, kata  tidak murni kesalahan kepala desa, seperti duplikasi anggaran, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan kemudian dialihkan ke kegiatan lainya, dan meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi namun tdak dikembalikan, serta terjadinya  pungutan.

🔥109

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here