Launching Road Map Perencanaan Terpadu Penanganan Kawasan kumuh berbasis Masyarakat & Penandatanganan MOU dengan Unsulbar.

Dalam upaya menciptakan kawasan bebas dari pemukiman kumuh , pemerintah kabupaten Majene melaunching Road Map Perencanaan Terpadu Penaganan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat serta menandatangani nota kerjasama sekaitan dukungan teknis penyelenggaraan pembangunan daerah bersama Universitas Sulawesi Barat dan LPMP Sulbar, yang dilaksanakan di kantor Bapeda Majene selasa 9 Juli 2019.

Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, penanganan kawasan kumuh untuk tahun anggaran 2019 ini telah diarahkan dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Arah kebijakan lainnya dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kawasan kumuh baru. Untuk itu dibutuhkan strategi kebijakan, yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai suatu inovasi yang terukur dan terintegrasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Majene.

Strategi inovatif merupakan rumusan arah kebijakan serta program kegiatan yang telah disusun secara sistematis mencakup pemenuhan kebutuhan dasar penanganan kawasan kumuh. Untuk itulah dilakukan kolaborasi semua OPD dan organisasi lintas sektoral yang terangkum dalam sebuah Roadmap perencanaan terpadu penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat di Kabupaten Majene. “ Insyaallah kita launching pada hari ini” kata Fahmi.

 

Dalam perjanjian kesepakatan bersama Universitas Sulawesi Barat, Bappeda dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu (LPMP) Sulbar,  diharapkan turut memberikan sumbangsih  kepada pemerintah daerah. Diantaranya, pengabdian masyarakat yang relevan sesuai kebutuhan program pembangunan wilayah yang berorientasi kepada teknologi kerakyatan dengan kewirausahaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah Pembangunan Daerah, kajian penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah serta kegiatan terkait dalam bidang kemasyarakatan.

Perjanjian kerjasama tersebut akan menjadi dasar  untuk melakukan kegiatan dan kebijakan dengan berdasar kepada hasil studi dan analisis yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa segmen kota yang dianggap kumuh, diantaranya Ondongan, Tanangan & Rangas termasuk daerah Pa’leo yang akan disentuh. “ Hal inilah  yang di harapkan kepada Unsulbar agar bisa menjadi pendampingan dalam penanganan kawasan kumuh.  “ terangnya.

Rektor Unsulbar Dr. Akhsan Djalaluddin mengatakan, pihaknya  menyambut baik kerjasama tersebut, khususnya penaganan sampah & kekumuhan. “ bahkan tanpa dimintapun kami siap terjun langsung kelapangan,  kita telah melakukan Green Expedision dalam rangka penanganan pohon melalui reboisasi, karna saat ini sungai yang mengaliri kota Majene sudah sangat kecil airnya” Ungkap Aksan.

Ia menguslkan agar Mahasiswa Unsulbar membuat UKM Sampah dan bekerjasama dengan Pemda. “ dari ribuan mahasiswa yang ada di Unsulbar itu juga menjadi produsen sampah dan sampah plastik tersebut dapat diolah lagi” terangnya lagi.

Turut hadir dalam acara tersebut Ka. Balai Prasana Permukiman Wilayah Sulbar OSP 9 Sulbar, Kadis. Perhubungan, Kadis. PUPR, Kadis. DLHK, Ka. BPBD, Camat Banggae Timur, perwakilan, Camat Banggae. Para Lurah di Banggae & Banggae Timur, Dir. PDAM, KMW OSP 8 Sulbar, Koordinator Program Kotaku & Pamsimas, Tokoh Masyarakat.

🔥0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here