Studi Banding Anggota DPRD Sulbar & Kominfo Statistik dan Persandian di Radio Mammis FM.

0
629

Radio Mammis FM yang dahulunya merupakan Radio Pemerintah Kabupaten Majene (RPKM) telah berubah nama sejak tahun 2013 lalu dan masih eksis hingga kini. Perubahan nama tersebut merupakan tuntutan Undang – Undang penyiaran yang mengharuskan setiap Radio yang statusnya di di dirikan pemerintah harus beralih menjadi lembaga yang berbadan hukum atau lembaga penyiaran publik. Dengan begitu Radio Mammis FM yang berlokasi di jalan gatot subroto Majene merupakan radio pertama dan satu-satunya di Sulbar yang berdiri sebagai Lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), setelah melalui berbagai proses mulai dari konsultasi aktif dengan KPID Sulbar, pembuatan perbub dan penggodokan perda selama satu tahun lebih. Alasan inilah yang membuat Anggota DPRD Sulbar dan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulbar menggelar studi banding ke Radio Mammis FM 21 Maret 2017, yang juga tengah menggodok Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang LPPL Radio Banua Malaqbi yang berlokasi di Mamuju.

Ketua Pansus Ranperda LPPL Radio Malaqbi Tamrin Endeng mengatakan, banyak informasi penting yang harus di gali dari Radio Mammis FM, khususnya yang terkait dengan Ranperda LPPL , dimana Radio Mammis FM telah terlebih dahulu memiliki perda sebagai dasar hukum. Tamrin juga mempertanyakan keberadaan Radio Mammis FM yang hingga kini masih eksis dan memiliki banyak pendengar tidak hanya di Majene tapi juga kabupaten tetangga yakni Polman. “ jadi ada tiga pansus yang tengah bekerja salah satunya terkait Ranperda LPPL Radio Malaqbi ini, kami harus belajar disini karna hanya Majene yang satu – satunya telah berbadan hukum dan telah memiliki Perda” ungkapnya saat pertemuan di ruang sekretaris daerah kabupaten Majene.

Hal senada juga di ungkapkan Kepala dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulbar Muzakkir Kulasse. Menurutnya meskipun Radio Mammis statusnya sebagai radio yang berlokasi di kabupaten, tidak ada salahnya jika pemerintah provinsi belajar di kabupaten. “ Majene lebih dahulu memiliki perda LPPL jadi sudah seharusnya kami belajar disini “. Selain itu ia juga mempertanyakan teknis penentuan tarif iklan yang ada di radio Mammis FM mengingat potensi PAD di sektor tersebut cukup menjanjikan. “ di Radio Banua Malaqbi kami tersandung penentuan tarif iklan yang masuk, karna belum ada aturan yang mengikat apalagi sudah ada tim saber pungli yang terbentuk dan tentu saja ini menjadi salah satu ketakutan jangan sampai tersandung masalah disitu“ jelasnya.

Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Majene Rizal Muchtar mengatakan hingga saat ini dalam perda LPPL Radio Mammis tidak mencantumkan nilai retribusi iklan, namun pihaknya akan merancang peraturan Bupati yang mencakup masalah tersebut. Hanya saja, dalam penentuan nilai iklan harus di godok dengan serius dan tetap berkoordinasi dengan pansus sebelumnya. “ Meskisaat ini masalah tersebut sudah bukan lagi gawean DPRD, namun kami tetap beranggapan komunikasi dan sinergitas anatara legislatif dan eksekutif harus tetap jalan, jangan sampai kedepanya pihak DPRD Majene mempertanyakan di kemudian hari, sementara kita mau hal ini bisa berjalan tanpa ada hambatan ” ungkap Rizal.

Sementara itu, hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan ketataprajaan setda Majene Burhanuddin, kepala persidangan DPRD Sulbar Bakrie, rombongan dari Kominfo Statistik dan persandian Sulbar, Kabag Humas, Kabag Hukum setda Majene. Kasubag Media Massa dan Dokumentasi Insyiah Syamti dan seluruh crew Radio Mammis FM.

🔥97

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here