Apel siaga kami kerja pasti bersih melayani di gelar Rutan Majene 31 Maret 2017 kemarin. Kegiatan ini merupakan aksi nasional yang secara serentak di laksanakan oleh lembaga permasyarakatan dan Rutan Kementrian Hukum dan Ham se Indonesia.

Dalam sambutan tertulis Mentri Hukum dan Ham Yasona Lowlie yang di bacakan oleh A. Farida, M.Si selaku Kakanwil Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar, bahwa aksi ini merupakan respon atas keprihatinan kondisi lembaga permasyarakatan yangmenjadi sorotan media massa selama ini. Mulai dari peredaran narkoba di dalam lapas / rutan yang konon di kendalikan oleh oknum narapidana hingga  adanya pungli yang di duga dilakukan oleh oknum petugas lapas. Hal ini lanjut Farida ditengarai rendahnya integritas dari petugas lapas ataupun rutan, untuk aksi ini merupakan momentum untuk pembenahan secara internal sehingga dikemudian hari, upaya – upaya negatif tersebut bisa di antisipasi melalui revolusi mental dan di cegah seminimal mungkin.

Untuk beberapa langkah strategis telah di rumuskan, diantaranya memeritahkan kepada petugas pintu utama (P2U) untuk wajib melakukan pengeladahan kepada siapaun yang melewati pintu utama, kemudian melaporkan kepada pimpinan jika ada tamu yang tidak ingin di geledah. Tiap alat komunikasi (Handphone) wajib disimpan / di tutup oleh petugas di loker. Kepala Lapas / Rutan mendampingi / memantau petugas P2u melalui mekanisme piket. Kepala Rutan / Lapas bertanggung jawab penuh jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas. Petugas sel wajib melapor kepada pimpinan jika menemukan indikasi penyimpangan.

Tidak hanya itu, kementrian hukum dan ham juga akan memberlakukan pemberian reward dan punishment kepada tiap petugas Lapas/Rutan. Jika ada petugas disiplin dan juga melaporkan upaya penyimpangan di dalam lembaga akan di berikan penghargaan dan sebaliknya jika ada pegawai / petugas rutan yang terindikasi melakukan penyimpangan ataupun melakukan pungli maka akan di jatuhkan sanksi muali dari penurunan pangkat hingga pemecatan secara tidak terhormat saat pelaksanaan hari bakti permasyarakatan.

Selain itu hal lain yang di sampaikan oleh Farida, terkait dengan hak – hak anak yang menjadi penghuni lapas. Ia berharap penghuni lapas yang masuk dalam kategori anak agar segera di pindahkan ke LPKA di Mamuju, paling lambat pada 27 April mendatang. Hal ini penting mengingat, fungsi Lapas / Rutan bagi anak, merupakan tempat pembinaan sekaligus menjamin kebutuhan akan pendidikan. “ anak – anak meskipun terjerat kasus hukum, pihak lapas wajib memberikan hak – haknya, termasuk menjamin tumbuh kembang anak dan juga pendidikan” terangnya.

Sementara itu, hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Majene Lukman, Kepolisian Majene dan perwakilan Polda Sulbar, Kodim 1401, DPRD Kab Majene, Kejari, Pengadilan Negri serta unsur penegak hukum lainya dan di akhiri dengan penandatanganan MOU dengan instansi terkait.

🔥346

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here