Sosialisasi Bela Negara dan Penanggulangan Daerah Konflik Kab Majene.

Dibanding daerah lain di Indonesia, Majene merupakan daerah yang terbilang kondusif dan jarang terjadi konflik. Dalam perkara hukum saja pada tahun 2016 kasus yang ditangani pengadilan negri sebanyak 80 an kasus untuk pidana dan lima kasus perdata. Tidak hanya itu potensi konflik pasca pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur pada februari lalu juga tidak terjadi. Salah satu ketakutan yang selama ini dibicarakan yakni potensi kecurangan atau manipulasi di bagian surat keterangan (suket) pemilu dan nyatanya hal tersebut tidak menjadi persoalan di Majene.

Meski demikian, bukan berarti tidak berarti tidak ancaman yang bisa di susupi di daerah ini. Faham radikalisme dan ekstrimisme bisa saja masuk tanpa disadari yang lebih banyak menyasar masyarakat desa. Apalagi letak Majene yang merupakan jalur utama ke provinsi lain, membuat potensi tersebut makin terbuka. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi bela negara penanggulangan daerah konflik yang di adakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Majene, 5 april 2017. Sosialisasi ini di ikuti oleh para kepala lingkungan (keling) dan tokoh masyarakat di delapan kecamatan.  Bupati Majene Fahmi Massiara yang membuka kegiatan sosialisasi tersebut, mengharapkan setiap kepala lingkungan harus sensitif menganalisa potensi konflik di wilayahnya masing – masing. Saat ini banyak pihak yang memanfaatkan agama untuk menyusupi faham radikalisme. Untuk itu sangat perlu mengerti kondisi warga di lingkunganya, khususnya masyarakat baru atau pendatang. “ jangan kepala lingkungan atau kepala desa tidak tau kondisi warganya, pas ada konflik tentu anda yang pertama kali di cari dan akan dimintai keterangan”. Fahmi juga mengatakan, sekecil apapun tindakan atau gerakan yang berupaya memecah belah bangsa akan menjadi musuh utama negara.

Sementarua itu peran pemerintah dalam penanggulangan konflik di daerah mutlak harus dilakukan. Namun kata Fahmi perlu kerjasama aktif dengan para penegak hukum yakni Kepolisian dan TNI. “ pemerintah harus cepat, tepat dan tanggap dengan terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI, konflik yang biasa terjadi di Majene di dominasi masalah tapal batas baik itu di desa dan kecamatan “ terang Fahmi.

Hj Nursyam ketua pelaksana kegiatan mengatakan program bela negara penanggulangan daerah konflik ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kecintaan masyarakat terhadap daerah. Pemateri yang hadir diantaranya perwakilan Kasdim 1401 Mayor Armet Syafaruddin dan perwakilan dari Kapolres Majene.

 

🔥128

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here