Sosialisasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat dan Daerah Tingkat Kabupaten Majene

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten Majene, di sadari masih belum berjalan optimal. Masalah utamanya adalah data masyarakat kurang mampu yang belum sepenuhnya akurat, seperti masih ada masyarakat yang terdata namun meninggal, berpindah tempat atau bahkan ada penerima bantuan iuran  yang tidak layak untuk menerima. Untuk itu Bupati Majene Fahmi Massiara meminta, agar tiap kepala desa melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat secara akurat.  Seharusnya kata Fahmi, kepala desa yang diberikan keleluasaan untuk mendata warganya, mengetahui dengan jelas kondisi yang di alami warganya. “ kades itu harus tau di luar kepala tentang kondisi warganya, mana yang layak dibantu mana yang tidak, kalau ada warga yang harta atau sapinya banyak tentu tidak layak untuk diberikan bantuan,ini yang harus di fahami” jelasnya.

Selain itu ia juga meminta agar masyarakat  lebih proaktif lagi. Ia menilai, selama ini masyarakat baru akan bertindak jika dalam kondisi sakit dan rujuk tempat pelayanan kesehatan. Sementara saat dalam kondisi sehat, masyarakat justru kurang peduli untuk mengurus berkas yang menjadi syarat mendapatkan bantuan baik itu dari PBI yang bersumber dari daerah, BPJS  atau pun KIS yang merupakan program yang dibiayai oleh APBN non iuran. Hal ini Fahmi sampaikan saat sosialisasi data penerima bantuan iuran (PBI) yang dilaksanakan di kantor Camat Malunda 4 april 2017. Rencanaya kegiatan yang juga melibatkan komisi III DPRD Kabupaten Majene ini akan dilaksanakan di delapan kecamatan. Saat ini kecamatan Malunda merupakan kecamatan kelima setelah pelaksanaan di kecamatan Banggae, Banggae Timur, Sendana dan Pamboang.

 

Kabag Kesra Setda Majene Sudirman mengatakan untuk kecamatan Malunda, kuota yang tersedia mencapai 3.790 dengan realisasi penerima kartu sebanyak 2.249 atau menyisahkan 1.541 calon penerima. “ kami sebenarnya sudah ingin menyelesaikan, namun data masuk kebagian kesra eror, untuk itu ia berharap pihak kecamaan secepatnya melakukan validasi, jangan sampai ada warga yang sakit sebelum mendapatkan kartu PBI yang selesai di cetak” Meski demikian kata Sudirman, jika ada masyarakat yang tiba tiba sakit dan belum memiliki kartu kesehatan, diperkenankan untuk ke bagian kesra untuk buatkan rekomendasi agar diperbolehkan mendapatkan layanan kesehatan.

Hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD komisi 3 Adi ahsan, Basri Mallilingan, camat Malunda, Kadis Sosial dan transmigrasi, kepala layanan operasional BPJS Majene, para kepala desa, kepala lingungan se kecamatan Malunda.

🔥50

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here