3 Kali Mangkir Dari Ombudsman, Terlapor Bisa di Jemput Paksa

0
598

Penandatanganan MOU Pemerintah Kabupaten Majene dan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulawesi Barat.

Tidak responsif dan tidak koopertif merupakan salah satu hambatan Ombudsman dalam menjalankan peranya sebagai pengawas tiap lembaga pelayanan publik baik di pusat maupun daerah. Selama ini Ombudsman mengaku sulit berkomunikasi dengan baik, mengingat pihak lembaga pelayanan publik yang terlapor tidak menunjukan kerjasamanya sehingga proses konfirmasi atau hak jawab dari sejumlah keluhan di masyakat tidak berjalan. Untuk itu di salah satu Diktum UU No 37 Tahun 2008 di atur mekanisme penjemputan secara paksa kepada terlapor. Jika dalam rentan tiga kali pemanggilan, terlapor masih tidak mengindahkan, maka Ombudsman bisa melakukan penjemputan paksa yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Menurut perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat Lukman Umar, Ombudsman RI bersama Polri telah melakukan MOU terkait hal tersebut dan rencanaya pada mei mendatang akan di sosialisasikan terkait tatacara pengambilan paksa okum terlapor yang tidak mengindahkan undangan.

“ memang ada saja daerah yang lembaganya terlapor, susah sekali untuk di ajak kamunikasi dan pasti kami akan menggunakan aturan tersebut jika memang terlapor tidak bisa bekerjasama” kata Lukman saat pendatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten Majene dengan Ombudsman RI perwakilan Sulbar, rabu 5 April 2017 bertempat di ruang pola kantor bupati Majene.

Lukman berharap kedepan, komunikasi dengan pihak pemerintah Majene khususnya lembaga pelayanan publik bisa terjalin dengan baik. Hal tersebut penting agar tiap lembaga yang menangani pelayanan bisa mendapatkan informasi terkait pembenahan pelayanan sesuai standar yang berlaku.

Terkait dengan penandatangan MOU antara pemkab Majene dan Ombudsman RI perwakilan Sulbar. Bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam upaya penanganan laporan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup kerjasama tersebut berupa pelaksanaan permintaan / pemberian informasi dan data dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku. Kerja sama dalam penetapan tata kelola pemerintahan yang baik yang di dalamnya memuat pengembangan sistem penyelesaian pengaduan dan pengawasan penyelenggara publik. Selain itu pemekab Majene dan Ombudsman melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningakatan kapasitas SDM, serta melakukan kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan praktek – praktek Maladministrasi.

Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, dengan kerjasama tersebut meruapakan upaya untuk mengawal jalanya roda pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, bersih dan melayani secara profesional.

Sebelumnya juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada oleh Bupati Majene atas hasil penilaian Ombudsman RI kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kabupaten Majene. Dinas PM PSP yang di nahkodai Mihtar S.pd, M.Pd merupakan satu – satunya OPD yang masuk dalam zona hijau atau memiliki pelayanan yang baik. Fasilitas pelayanan yang tersediapada dinas tersebut, diantaranya papan informasi, alur pengurusan izin, kursi pelayanan, pejabat penerima aduanpela, toilet perempuan dan laki – laki, ruang menyusui jugatersedianya fasilitas yang ramah kepada orang yang berkebutuhan khusus.

🔥28

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here