Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan  Zakat Oleh Baznas Pusat di Kab Majene

Sejak lahirnya UU tentang pengelolaan zakat, termasuk syiar zakat, kesadaran umat untuk berzakat semain bertambah. Namun dalam memfungsikan baznas / bazada di kabupaten Majene, dianggap masih belum optimal. Selama ini badan amil zakat nasional (BAZNAS) kab Majene hanya mengelola infaq dan shodaqah dari para ASN di Majene, melalui potongan gaji sesuai golongan. Olehnya itu perlu pengoptimalan melalui zakat, sesuai dengan amanah UU No 23 /2011 dan PP RI Nomor 14/2014 serta instruksi presiden no 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di seluruh lembaga negara dan daerah. Bahkan belum lama ini Pemda Majene ikut merespon dengan mengeluarkan peraturan bupati (Perbub) no 20 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana zakat.

Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, membayar zakat bagi umat yang telah berkecukupan merupakan hal wajib yang tak boleh di tawar – tawar lagi. Membayar zakat hukumnya wajib sesuai bahkan termuat dalam rukun islam. Jika pengumpulan zakat ini bisa dimaksimalkan, maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat. Pemda tidak perlu lagi menganggarkan disektor penanggulangan kemiskinan, Kube, bantuan fakir miskin dan lainya. “ bayangkan saja, jika di kemenag saja dalam satu tahun nilai zakat yang terkumpul bisa mencapai Rp 200. Juta, ditambah instansi lain, para pengusaha dan kontraktor tentu ini akan sangat bermanfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat” Jelasnya saat sosialisasi peraturan perundang – undangan zakat oleh Baznas Pusat 3 Mei kemarin, bertempat di Aula Masjid Ilaikal Mashir.

Meski demikian, karna sifatnya wajib, Pol PP sebagai tim penegak perda  dilapangan tidak perlu dilibatkan khususnya dalam menindak oknum – oknum yang bandel membayar zakat nantinya. “ cukup katakan saja, anda tidak akan dikejar kejar Pol PP tapi akan dikejar dosa besar karna lalai atas kewajiban dan rukun islam ” terangnya.

Ia juga mengatakan, bahwa banyak wajib zakat yang suka mengakal-akali agar bebas dari kewajibanya membayar zakat. Misalnya sebut Fahmi, ada seseorang yang punya 40 ekor ternak, saat dekat pembayaran zakat ia lalu menjualnya lima ekor. Ia kemudian berkilah ia tak lagi menjadi wajib zakat karna hewan ternaknya tidak cukup lagi sebagai wajib zakat. Begitupun saat seseorang punya emas 90 gram, belum cukup setahun dan untuk mengindari zakat ia menjual 10 gram agar tidak tidak berstatus wajib zakat. “ nah seperti ini yang tidak bisa di contoh, ganjaranya dosa besar karna melalaikan rukun Islam” jelasnya.

Menyambung yang dikatakan Bupati Majene Kepala Baznas Provinsi Sulbar, KH. Nurhusain mengatakan, jika ada seseorang yang suka mengakal-akali atau berupaya menghindar dari kewajiban zakat secara curang, maka orang – orang tersebut akan di bakar dan dimasak dalam bejana besar yang terbuat dari bahan penghantar panas semacam besi dan tembaga. “ Diriwayatkan, saat seseorang tersebut di tanyai kewajibanya membayar zakat, namun berkilah  hartanya tidak cukup lagi sebagai wajib zakat, karna ingin menghindar dari siksa neraka, maka Allah SWT tidak membakar orang tersebut secara langsung namun menyiksanya dalam bejana besar  yang dibawahnya terdapat api yang membara” Terangnya.

 

Sementara itu, sosialisasi perundang – undangan tentang optimalisasi zakat di  hadiri wakil ketua DPRD Majene Hasbina Arif Saleh, Sekda Majene, perwakilan Kemenagm Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD, para kabag, perwakilan BUMD, perwakilan sekolah dan madrasah se kec Banggae dan Banggae Timur, pengusaha, konraktor, tokoh agama, tokoh masyarakat serta dan para unit pengumpul zakat.

Diharapkan sosialisasi perundang undangan ini akan menjadi media penyambung informasi tentang zakat dan  infaq  bagi masyaraat umum, sekaligus meningkatkan peran para pengelola zakat, infaq dan sodaqah untuk bekerja profesional, akuntabel khususnya dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS.

🔥100

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here