Berdasarkan dengan keputusan menteri Sosial RI no 339/HUK/ 2016 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) beras sejahtera (Rastra) tahun 2017. Maka kabupaten Majene mendapatkan jatah sekira 10.633 untuk tiap KPM di delapan kecamatan. Rastra sendiri dahulunya merupakan program raskin (beras miskin). Meski demikian tetap ada perbedaan, dimana sebelumnya distribusi dilakukan sebanyak 12 kali dalam setahun, namun program rastra  menjadi 14 kali pembagian dalam setahun.

Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, penyaluran beras sejahtera tersebut harus di kontrol dengan baik, khususnya bagi kepala desa dan lurah. Permasalahan yang selama ini timbul, jika penerima rastra dilapangan tidak sesuai dengan kategori yang ditetapkan. “ Misalnya penerima jsutru memiliki mobil, rumah yang bagus ini kan sudah tidak sesuai dengan peruntukanya”. Untuk itu ia berharap, verifikasi selalu dilakukan, sehingga penyaluran rastra betul – betul dirasakan manfaatnya oleh KPM. Hal ini ia sampaikan pada rapat klarifikasi program rastra oleh Dinas Sosial yang dilaksanakan di ruang pola kantor bupati 2 mei 2017. Rapat tersebut bertujuan untuk mendapat penjelasan, terkait adanya beberapa pengurangan program beras sejahtera dibeberapa desa dan kelurahan. Hal tersebut juga menjadi keluhan kepala desa dan lurah selama ini.

Kepala Dinas Sosial Ahmadiah, juga menjelaskan bahwa adanya pengurangan dan penambahan penerima rasrtra merupakan hasil olah dara di kementrian sosial. Ia berharap hal tersebut bisa di komunikasikan kepada masyarakat. “ kami hanya menjalankan sesuai apa yang menjadi keputusan kemensos, karna data yang mengeluarkan ada di kemensos” terangnya.

 

Sementara itu kedepan program rastra  akan diganti dengan voucher pangan yang akan disampaikan langsung kepada rumah tangga yang menjadi sasaran. Salah satu tujuanya agar masyarakat  yang belum sejahtera bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat namun juga protein, misalnya telur. Dengan adanya reformasi tersebut, pedagang-pedagang sembako di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa dipercayakan.

Terkait dengan hal tersebut, pihak Bulog mengharapkan agar masing masing desa dan kelurahan menyediakan depot tempat penukaran beras, gula pasir, terigu, susu dan lainya. Hal tersebut dilakukan agar, distribusi sembako nantinya tidak lagi akan menimbulkan masalah. Rencanaya masyarakat bisa membeli beras dengan harga Rp.85 ribu per 10 kilo.

🔥114

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here