Rapat Pemantapan Nota Kesepahaman Pengelolaan Rispam Regional Sungai Mandar di Kabupaten Polman.

Pemerintah kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman) segara melakukan finalisasi nota kesepahaman pengelolaan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM). Jika seluruh draft muatan kesepahaman telah di sepakati kedua kabupaten, rencananya penandatanganan MOU akan dilakukan bersama pemerintah provinsi Sulbar. Ada beberapa opsi pelaksanaan nota kesepahaman yakni pada pelaksanaan HUT provinsi Sulbar pada 15 Februari, atau pada tanggal 3 desember  dan opsi lain pada moment perayaan ulang tahun kemerdekaan RI 17 agustus 2017 mendatang. Hal ini disampaikan saat rapat pemantapan nota kesepahaman pengelolaan RISPAM regional sungai mandar di aula kantor Bapeda Polman 12 juni kemarin. Beberapa alternatif pembiayaan yang bisa menjadi opsi, diantaranya pembiayaan perbankan, subsidi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan hibah kerjasama multi pihak, termasuk menjadi program CSR bagi perusahaan swasta.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan masalah air bersih ini masih menjadi keluhan utama sehingga mau tak mau,  baik pemerintah di dua kabupaten. Untuk itu melalui rapat ini seluruh pihak dapat memikirkan langkah – langkah strategis yang didalamnya memuat tanggung jawab masing-masing. “ saya harap program ini tidak berhenti begitu saja, setiap saat harus di follow up perkembanganya” terang Fahmi.

Wakil Bupati Polman Muh Natsir Ahmad menjelaskan cakupan layanan pengelolaan air bersih melalui PDAM telah mencapai 65- 70 persen di 7 kecamatan.  Ia berharap melalui program RISPAM sungai Mandar akan membantu cakupan kecamatan yang belum terakomodir diantaranya Limboro, Balanipa dan  Majene . “ Polman dan Majene memiliki kedekatan emosional yang kuat termasuk dari sisi catatan sejarah selama ini jadi sangat tepat kerjasama ini dilakukan khususnya terkait kepentingan masyarakat mandar” terangnya.

Ia juga mengatakan beberapa hal yang perlu menjadi catatanan khususnya terkait potensi konflik saat program ini berjalan. Pengalaman pemda Polman lalu di wilayah Tapango terjadi konflik saat pemasangan pipa air bersih yang bersinggungan dengan irigasi petani. Hadir dalam rapat tersebut satker dan kepala Dinas PU Provinsi Sulbar, Kepala Bapeda Polman,seluruh pejabat terkait, Kepala Bapeda Majene, Kepala PTPSP dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Majene.

🔥48

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here