Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV Tahun 2017, di Kabupaten Majene.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus cikal bakal pengembangan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan program yang membantu ibu-ibu  untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak dibidang kesehatan dan pendidikan, utamanya balita, anak usia sekolah SD, SMP, SMA/Sederajat. Dikabupaten Majene sendiri, PKH telah dimulai sejak tahun 2013 lalu dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5468 KPM di tahun 2017. Jumlah tersebut telah tersebar di delapan kecamatan dikabupaten Majene.” Hingga minggu ke empat untuk tahap satu dan dua belum tersalur 100 persen oleh bank mandiri cab Polman, mancakup kartu kelurga sejahtera, dan buku tabungan, untuk penyaluran tahap tiga dan empat di harapkan dapat tersalurkan 100 persen bank BNI cab Majene sebagai lembaga bayar” hal ini di sampaikan Plt SekertarisDaerah Kab Majene Burhanuddin yang juga membacakan sambutan tertulis Bupati Majene Fahmi Massiara saat acara penyaluran bantuan sosial non tunai PKH tahap IV tahun 2017, di gedung assmalewuang kamis 30 november 2017.

Ia juga menyebutkan menjelaskan meski program tersebut telah berjalan selama empat tahun, namun masih ada kendala yang ditemui selama proses penyaluran. Khusunya luasan cakupan wilayah yang tidak semua memiki akses perbankan, khususnya bank yang ditunjuk sebagai penyalur. Sehingga solusi yang diambil dengan melakukan pembayaran di setiap wilayah kecamatan, atau pada kantor camat. Selain itu kata Burhanuddin, masih terdapat satu kecamatan lain yakni Ulumanda, yang merupakan kecamatan pegununan dan masuk dalam kategori remot area yang tidak terjangkau jaringan internet. Sehingga untuk penyaluran secara online harus dilakukan secara offline.

 

Sementara itu DR, Abdul Hayat M.Si direktur penanggulangan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan antar negara, yang membacakan sambutan tertulis mentri sosial RI, menjelaskan tantangan optimalisasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai, memang terdapat di daerah-daerah sulit, pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dan akses KPM PKH pada program komplementer lainya. Meski demikian PKH sebagai bagian dari penanggulangan kesmikinan harus  tetap diperluas dan dioptimalisasi di berbagai lini. “ kita harapkan  PKH ini  akan  memberi kontribusi dalam penurunan kemiskinan hingga 5,6 % pada tahun 2019, dimana target perluasan jangkauan PKH di 2018 akan menyentuh angka 10 juta keluarga penerima manfaat” jelas Abdul Hayat.

Kemensos berharap PKH juga mendapatkan bantuan sosial lainya seperti program indoensia pintar, program indonesia sehat, bantaun pangan non tunai (BNPT), kemlimpok sehat bersama (kube), usaha ekonomi produktif, rumah tangga layak huni (rutilahu), program subsidi energi agar mereka cepat terentas dari kemiskinan.

 

Hadir dalam acara tersebut, Anggota DPR RI komisi VIII A. Ruskiati Alibaal, Ketua  TP PKK Kab Majene Fatmawati Fahmi, Rombongan dari kementrian sosial RI, Kadis Sosial Provinsi dan Kabupaten Majene, Perwakilan Pimpinan OPD, Camat Banggae dan Banggae Timur, Pimpinan Perbankan, koordinator PKH provinsi dan kabupaten, para pendamping dan operator PKH serta ibu-ibu keluarga penerima manfaat PKH.

 

🔥842

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here