Kerjasama PDAM Kab Majene dengan Kejaksaan Negeri Majene Tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten Majene bersama kejaksaan negeri Majene resmi menjalin kerjasama, khususnya dalam hukum. Diantaranya mendapatkan pertimbangan hukum dan tidakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaga negara. Penandatanagan tersebut di laksanakan di ruang pola kantor Bupati Majene 5 Maret 2018, yang juga turut di saksikan Bupati Majene Fahmi Massiara.

Maksud dari kerjasama tersebut dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang di hadapi PDAM. Selain itu kerjasama tersebut juga untuk melindungi kepentingan hukum selaku BUMD terhadap permasalahan hukum. Penandatangan dilakukan langsung oleh dirut PDAM Majene Burhanuddin MP dan kepala Kajari Majene Agung Purnomo.

 

Bupati Majene Fahmi Massiara menyambut baik dengan kerjasama tersebut. Ia berharap segala permasalahan yang selama ini menjadi momok di tubuh PDAM Majene akan perlahan terselesaikan, khususnya yang bersinggungan  dengan permasalahan hukum. Fahmi juga mengatakan, salah satu gangguan di tubuh perusda ini, diantaranya pengelolaan managmen. Adanya utang yang belum terselesaikan oleh pelanggan air bersih. Dari informasi yang ia terima, banyak pelanggan yang enggan membayar karna air tidak mengalir optimal. Namun saat pihak PDAM ingin memutus aliran pipa, pelanggan juga keberatan. “ ini yang kita mau benahi, makanya kami meminta pihak kejaksaan  untuk membersihkan ini,  yang jelas dengan managmen yang baru ini, saya harap bisa bekerja optimal, membenahi segala permasalahan, jangan justru membuat masalah berlarut-larut” terang Fahmi usai penandatanganan.

Dalam kerjasama tersebut terdapat delapan pasal, dengan durasi kerjasama selama satu tahun sejak penandatanganan dilakukan.

 

🔥264

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here