Sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Pemkab Majene.

Dua kecamatan di kabupaten Majene menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)  kementrian PUPR RI. Kecamatan tersebut diantaranya Malunda sebanyak 147 unit  dan Ulumanda sebanyak 153 unit. Kepala satker SNVT penyediaan perumahan Yastrib ST menjelaskan,  BSPS  berupa bantuan stimulan berupa bahan material renovasi rumah sebesar Rp.15.000.000,- per KK dan pada tahun ini juga ada upah pekerja / upah tukang sebesar Rp 2.500.000. hal tersebut ia sampaikan saat sosialisasi BSPS Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kabupaten Majene yang dilaksanakan dilapangan sepakbola tassinara Malunda 30 mei 2018.

Yastrib melanjutkan,  kedepan bantuan apapun bentuknya sekiranya dapat dilaksnakan dengan baik sesuai mekanisme. “  kalau bantuan berupa material bangunan, jangan disalah gunakan materialnya di jual lagi,  itu menyusahkan kami, tolong pemerintah kabupaten bisa membantu” terangnya. Sesuai dengan regulasi UU No 1 tentang PKP 2011 dan peraturan menteri PUPR 2016 BSPS kriteria penerima hingga juknis pelaksanaan telah dijabarkan dalam peraturan tersebut. Bantuan stimulan renovasi rumah yang dipersayaratkan untuk diperbaiki diantaranya dinding atap dan lainya.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut menyambut gembira dengan program BSPS tersebut. Bantuan yang akan diterima nantinya,  di harapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Ia juga memaparkan  di tahun 2018 ini, pemerintah Majene mendapatkan alokasi bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni sebanyak  681 unit. Bantuan tersebut melalui DAK sebanyak 318 unit dan  APBN  satker perumahan sejumlah 300 unit rumah. Meski demikian dari data yang ada, gambaran jumlah tidak layak huni di delapan kecamatan di Majene masih cukup banyak yakni 4200 lebih. Dengan adanya bantuan tersebut, maka di tahun 2019 nanti jumlah rumah tidak layak huni akan berkurang menjadi 3.15 unit. “ kami sangat berharap, kedepan bantuan perbaikan rumah akan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya, mengingat banyak di kecamatan lainya yang juga memenuhi syarat untuk diberikan bantuan oleh pemerintah pusat” ungkap Fahmi

Hanya saja ia melanjutkan, yang menjadi permasalahan adalah kepemilikan tanah. Banyak pemilik  rumah yang ternyata mendirikan bangunan bukan pada lokasinya.Padahal persyaratan diberikan bantuan stimulan harus memiliki sertifikat dan surat kepemilikan lainya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here