Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan CALK SKPD

Para pengelola keuangan dan operator pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, mengikuti bimbingan teknis (Bintek) penyusunan laporan keuangan dan CALK SKPD, yang digelar kamis 6 Desember di aula LPMP  Sulbar Majene.

Penyelenggaraan kegiatan Bintek tersebut untuk memberikan bekal pengetahuan, mengenai prinsip – prinsip penyusunan laporan keuangan dan CALK untuk tingkat SKPD, yang nantinya akan di konsolidasikan oleh BKPAD menjadi seuah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Majene. Kemudian di audit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPRD yang  pada akhirnya akan menentukan kualitas LKPD Majene kedepanya.

 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulbar Saiful Alam mengharapkan Bintek penyusunan LK dan CALK  tingkat SKPD dapat membantu meningkatkan pengetahuan kompentensi dalam menyusun laporan keuangan tingkat SKPD yang berkualitas.

Apalagi, berdasarkan data hasil capaian opini BPK selama lima tahun terakhir, setelah dua tahun berturut-turut LKPD Kabupaten Majene mencapai opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK dan pada tiga tahun berturut-turut setelahnya capaian opini atas LKPD Majene menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Saiful Alam menjelaskan hasil kerja tersebut membuktikan betapa besar usaha yang dilakukan, untuk memperbaiki kekurangan/kesalahan dan menjaga kepatuhan terhadap standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku, serta dengan memenuhi kriteria umum opini BPK yang meliputi kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan. Juga kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah. “kita sama-sama berharap semoga laporan keuangan pemerintah daerah Majene tahun 2018 juga dapat meraih opini WTP dari BPK” jelasnya.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang membuka acara Bintek tersebut mengatakan, pengelolaan keuangan daerah, merupakan  salah satu dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat kompleks. Dari aspek normatifnya, kita dapat melihat bahwa regulasi yang mengatur bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis. Mulai dari banyaknya lingkup perubahan-perubahan pada muatan materinya, yang terkadang ditetapkan dan  tidak terpaut lama dari regulasi sebelumnya. Kemudian pada aspek empirisnya terdapat begitu banyak kesulitan yang di hadapi oleh aparatur di tataran teknis dalam mengimplementasikan setiap regulasi yang terkait tugas dan fungsinya. Untuk itu kata Fahmi mau tidak mau  kita harus terus meng upgrade pemahaman kita terhadap perkembangan norma yang berlaku. “ Pehamahan yang baik terhadap reguasi akan mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel, jika hal itu tercapai maka transparansi dan akuntabilitas publik akan lebih mudah di wujudkan” jelasnya.

Narasumber yang di hadirkan yakni M Haris dan Hardin dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.

 

🔥120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here