Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3LTH).

Bersama stakeholder terkait, dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan Dokumen Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup (D3LTH) senin 25 Februari oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene. Rapat Koordinasi dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah yang turut di hadiri Bupati Majene, Wakil Bupati dan P3E Suma.

 

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup merupakan hal penting dalam perwujudan perhatian dalam perencanaan pengembangan wilayah. Hal tersebut dimaksudkan, agar pemanfaatan yang didasarkan pada kondisi lingkungan tidak melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup, dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung daya tampung dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.

Menurut Kepala DLHK Majene Fadlin FK mengatakan tujuan lainya,  sebagai instrumen pengendalian pembangunan di wilayah Kabupaten Majene dalam rangka pencegahan pemanfaatan penanggulangan dan pemulihan, serta pengawasan kuliatas lingkungan hidup. Juga sebagai simpul koordinasi sinkronisasi dan sinergi program-program pembangunan sektoral, khususnya pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pembangunan infrastruktur wilayah. Fadlin juga mengatakan, kebutuhan penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup seperti di Kabupaten Majene sangat mendesak dan strategis. “ diperlukan dukungan sistem metodologi yang jelas dan mampu mewadahi semua kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan khususnya di Kabupaten Majene” ungkapnya.

 

Sementara itu Bupati Majene Fahmi Massiara yang membuka acara tersebut mengatakan, pedoman pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan sebuah langkah positif dalam menyempurnakan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terus dikembangkan oleh kementrian lingkungan hidup. “ diluncurkanya pedoman itu, di harapkan dapat memiliki kesepahaman tentang urgensi dan implementasi daya dukung dan daya tampung serta menerapkan dalam perencanaan pembangunan.” Jelas Bupati.

Terkait penentuan daya dukung daya  tampung sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah dimanfaatkan dalam undang-undang no 32 tahun 2009. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila rencana  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu dalam pasal 15, 16 dn 17 dijelaskan bahwa daya dukung daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap bentuk-bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta kebijakan rencana atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup.

 

🔥162

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here