Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Majene T. A. 2018.

Untuk ke empat kalinya, Pemerintah Kabupaten Majene berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Majene Tahun 2018. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut, di terima langsung oleh Bupati Majene yang di serahkan BPK RI cabang Sulbar.

Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar.
Rabu, 22 Mei 2019 Hijriah. Acara tersebut di hadiri Ka. BPK RI Perw. Sulbar Eydu Oktain Pandjaitan, Wakil Bupati Majene, Ketua DPRD Majene, Sekda Majene, Tim Penyusun LKPD Majene, Ka. BKAD, Inspektorat Daerah, Ka. Bapenda, Kadis. Sosial, Ka. Kesbangpol, Ka. BKP SDM, Kadis. Koperasi, UKM & Perdagangan, Kadis. Kebudayaan & Pariwisata, Ka. Bapeda, Ka. BPBD, Sekretariat DPRD, Plt. Kadis. Kesehatan, Kadis. Perikanan & Kelautan, Kadis. Pendidikan  Kadis. Kominfo Kadis, Pertanian Dir. RSUD dab  Kabag. Keuangan Setda Majene.

Kepala. Perwakilan BPK RI Sulbar Eydu Octain Panjaitan, mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kepada LKPD ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu, kesesuaian penyajian laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan 3. efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meski demikian masih mendapati kekurangan namun tidak akan mengurangi capaian Pemerintah Kabupaten Majene tersebut dalam mempertahankan hasil audit BPK.

 

Bupati Majene Mengatakan, BPK  Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah melalui pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2019.  Pemeriksaan terinci  dilaksanakan pada tanggal 4 April sampai dengan 3 Mei 2019. Di kesempatan itu Fahmi  mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukkan koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.

Terkait kelemahan dan kekurangan dari LKPD tersebut, Pemda Majene kata Fahmi  akan menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya, tetap mendapat bimbingan dari BPK. “  kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu” terangnya.

 

 

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here