Penandatanganan MoU dan  Antara Pemprov Sulawesi Barat,  Bank Sulselbar, BPN, Direktorat Jenderal Pajak (djp) Sulbar dan  Bupati se-Sulbar.

Disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,  Bupati Majene Fahmi Massiara bersama Bupati lainya di Sulbar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Bank Sulselbar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak (djp) Sulbar di Hotel Maleo Mamuju, Rabu 10 Juli. MoU tersebut sekaitan dengan upaya memaksimalkan penerimaan melalui pajak,  termasuk pentingnya kemandirian daerah untuk mengelola penerimaan agar tidak terjadi ketergantungan dengan alokasi APBN pemerintah pusat.

Fahmi Massiara dalam keteranganya mengatakan, MoU tersebut menjadi angin segar bagi Pemerintah daerah. Apalagi, peningkatan sektor PAD di Kab. Majene tengah gencar dilakukan. Kedepannya kata Fahmi,  disemua warung makan, cafe dan sejenisnya akan dipasangi alat (mesin) yang akan langsung terkoneksi ke Bank Sulselbar. Mesin tersebut akan dipasang oleh pihak perbankan dan ini akan terpantau langsung oleh KPK. “ karena KPK melihat bahwa pajak pemasukan bagi daerah yang berasal dari Warung, Rumah Makan dan Cafe itu cukup besar, bahkan ada beberapa daerah yang selama ini mendapatkan pajak penghasilan sektor tersebut awalnya hanya ratusan juta, setelah terpasang alat meningkat menjadi Milyaran rupiah” ungkapnya.

 

Fahmi menekankan pajak di restoran atau pun warung tidak di bebankan kepada pemiliknya, namun konsumen yang makan ditempat tersebut. ia juga berharap kedepannya tidak ada lagi warung, rumah makan atau cafe yang main sembunyi sembunyi dalam hal pembayaran pajak restoran.

 

🔥9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here