Bursa Inovasi Desa (BID) Klaster III Kecamatan Tubo Sendana, Kec Ulumanda, dan Kecamatan Malunda.

Setiap Pemerintah Desa di kabupaten Majene diwajibkan untuk mereplikasi program Inovasi Desa yang juga disupport melalui penganggaran di APBDes. Pasalnya selama tiga tahun berjalan, masih sedikit Pemerintah Desa di Majene yang mereplikasi menu inovasinya.

Kepala Dinas PMD Majene Andi Amriana Chaerani tegas mengatakan, agar pemerintah kecamatan  tidak memverifkasi APBDes 2020 yang disusun tiap Pemdes jika tidak menyertakan program inovasi desa didalamnya. Bahkan pihak Dinas PMD juga tidak akan memberikan rekomendasi untuk pencaiaran dana alokasi desa jika hal tersebut tidak di akomodir. “ ini wajib bagi semua desa, dalam apbd desa wajib di repilikasi di 2020, pak Camat tidak usah tanda tangan,PMD juga tidak akan merekomendasi untuk pencairan dana desa, ini penting karna sangat berhubungan dengan otimalisasi dan desa” terang Amriana saat pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) Klater III untuk Kecamatan Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda Jumat 2 Agustus, yang dilaksanakan di Gedung olahraga Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana.

 

Bupati Majene Fahmi Massiara yang membuka kegiatan tersebut kembali menghimbau agar setiap pemerintah desa lebih aktif melihat potensi yang ada di wilyahnya khususnya  yang bernilai ekonomi. Jangan membuat program asal-asalan, ada petunjuk teknis yang menjadi rujukan. “ pemerintah desa perlu berkreasi tidak monoton cari potensi yang menjanjikan untuk di kembangkan” terang Fahmi.

Terkait pelaksanaan BID Kluster III, Panitia Pelaksana Muhammad Ahmad Hidayat mengatakan sekira 75 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Diantaranya, 25 Kepala Desa, 25 unsur BPD, dan 25 tokoh masyarakat dari tiga kecamatan yakni Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda.

 

🔥148

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here