Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL Tahun 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.

Bupati Majene Fahmi Massiara mengingatkan para aparatnya di tiap tingkatan mulai dari Dusun, Lingkungan,  Desa, Lurah dan Camat untuk berhati-hati dalam membantu masyarakat pada persoalan kepemilikan tanah atau lahan. Apalagi dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tahun ini, jangan sampai membantu mensertifikatkan tanah yang sengketa atau bermasalah. Ia mengatakan, (PTSL) berbeda dengan PRONA, jika PRONA proses sertifikasinya merupakan  bidang tanah yang diajukan ke BPN saja, namun PTSL semua bidang tanah yang ada di desa, diukur seluruhnya dan disertifikasi. Tidak hanya tanah milik warga, namun perkantoran desa juga ikut dipetakan. Untuk kitu, Fahmi meminta agar aparatnya tidak menjadi provokator atau paling tahu sehinga membantu pihak lain tanpa dasar yang jelas. “ jangan jadi provokator membantu orang, seoalah dia yang tau, persoalan tanah itu  sentitif jangan berfikir mumpung gratis, semua tanah mau disertifikatkan” ucapnya saat membuka kegiatan sosialiasi PTSL Kamis 16 Januari di ruang pola kantor Bupati Majene. Acara tersebut juga di hadiri kepala kejari Majene, wakapolres Majene, Kepala BPN Majene, serta para kaling, kades, lurah dan camat terkait.

Fahmi juga mengatakan legalisasi kepemilikan tanah mendapat perhatian serius di era Presiden Jokowidodo, tidak hanya itu KPK RI  juga memberikan perhatian kepada persoalan aset pemda,  karna banyak lahan milik pemerintah yang tidak bersertifikat termasuk di Majene, seperti adanya aset pemerintah yang dikuasai oleh orang- perorang kemudian di jual. Untuk itu, program PTSL tahun 2020 ini, akan dilakukan pengukuran atau pemetaan tanah secara bergilir, dimulai dari Kecamatan hingga desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Majene Nursurya yang turut hadir mengatakan, di Majene  banyak lahan yang belum bersertifikat, dan negara wajib bertanggung jawab untuk memberi kepastian hukum. Meski demikian ada mekanisme yang berlaku, masyarakat tidak dibenarkan tiba tiba mengklaim. “ jika ada yang mengaku, silahkan di tunjukkan buktinya”   Pihak Kejaksaan sambung Nursurya akan menjadi wakil negara selaku jaksa bila ada tanah yang tiba tiba di gugat, pihaknya siap dan berkewajiban  membantu.

 
Kepala BPN Majene Andi Mappangile A.Ptnh menerangkan dari luas wilayah Majene 94,784 Ha, saat ini ada 49.063 bidang tanah di Majene. KKP mencatat, 53,115 bidang yang terdaftar, sementara  jumlah bidang tanah yang terpetakan di KPP mencapai 30.285 bidang atau baru 56,59 %. Ia kembali mengingatkan,  merujuk pada tujuan PTSL, semua bidang tanah akan di ukur namun tidak menerbitkan sertfifikat. BPN Majene menargetkan sebanyak 8.022 bidang tanah  akan dipetakan mulai dari desa hingga kecamatan.” di perkirakan semua bidang tanah akan terpetakan pada tahun 2024” ucapnya.

 

🔥123

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here