Sejak 1 Oktober 2019 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Majene telah bergulir, hal tersebut ditandai  penandatanganan MPHD antara Pemerintah Kabupaten Majene, KPUD dan Bawaslu. Masuknya tahapan pemilu juga menjadi warning, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitasnya. Ketua Bawaslu Majene Sofyan Ali mengatakan sejak tanggal tersebut semua hal yang menyangkut pelanggaran pemilihan sudah bulat. Seharusnya ASN, menyadari perannya tanpa harus di ingatkan lagi. Selain telah termuat dalam Korps Pegawai Negeri Sipil,  termasuk juga Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik AS, juga peraturan pemerintah No 53 tentang disiplin ASN, semuanya kata Sofyan terkait larangan dalam politik praktis. Hal ini ia sampaikan saat sosialisasi Bawaslu di sela upacara Jumat 17 Januari di Halaman Kantor Bupati Majene.

Ia menyebutkan, di Pemilu tahun 2019 ada 10 ASN Majene yang di proses di Komisi ASN. Tujuh diantaranya telah inkra dan terbukti melanggar. ASN tersebut, bukan hanya lingkup Pemda Majene, namun ada dari Kementerian Agama Majene. Bawaslu tidak melarang namun hanya mengingatkan, jika ada yang aturan melekat. Terserah kepada ASN ingin patuh atau tidak.

Sofyan juga menerangkan ada mekanisme pencalonan yaitu, independen dan melalui paslon dukungan partai politik. Untuk calon Independen membutuhkan dukungan masyarakat dengan memberikan ktpnya, dalam hal ini ASN tidak dibenarkan jika ikut menyerahkan foto copy KTP nya sebagai bentuk dukungan. Begitupun dari jalur Parpol, meski calon merupakan petahana ASN tidak bisa menunjukkan keperpihakanya. Meski itu berupa komentar di media sosial bahkan dalam memberikan “like”/suka, pihak Bawaslu Majene tidak segan-segan menindak. “ kami tidak segan segan menindak,  jangan terang-teragang komentar di facebook menaggapi visi misi, walau like saja sudah kena” ucapnya.

Selain itu, larangan pelaksanaan mutasi hingga per 8 Januari 2019. Ia  besyukur Bupati Majene memberikan contoh yang baik, dengan berkonsultasi sebelumnya dengan Bawaslu terkait rencana pelaksanaan mutasi. Meski demikian mutasi tetap bisa dilaksanakan di bulan Maret dan April, namun sebelumnya harus mengantongi izin dari Kemendagri. Untuk itu, ia mengajak ASN untuk bisa mengekspresinya dukunganya dengan datang ke bilik suara pada 23 September mendatang.

🔥284

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here