Adanya wacana penghapusan status tenaga Honorer ,Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari organisasi Peemrintah dan hanya mengakui PNS dan Pegawai Tidak Tetap Dengan Perjanjian Kinerja (P3K), telah membuat keresahan bagi tenaga Honorer dan PTT. Wacana tersebut lahir setelah hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI Bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  beserta Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 20 Januari  lalu.

Saat ini (Rabu 19 Februari)  Bupati Majene Fahmi Massiara bersama Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Afiat Mulwan tengah berupaya menjalin komunikasi dengan menggelar audience dengan pihak Kemenpan RB di Jakarta. Bupati Majene diterima langsung oleh Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Drs. Arizal, M.Si bertempat di Ruang Kerja Asisten Deputi.

Bupati Majene berharap agar Pemerintah Pusat dapat meninjau kembali kebijakan ini, mengingat peran dan fungsi Tenaga Kontrak Daerah dan honorer di Pemerintah Kabupaten Majene cukup menopang aktivitas pelayanan. Seharusnya kata Fahmi  Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah idealnya harus mampu memikirkan membuat regulasi agar dapat dilakukan pengangkatan secara bertahap Tenaga Honorer ini menjadi P3K.

Meski demikian tetap didahului dengan upaya identifikasi dan Pendataan Tenaga Honorer yang aktif dan betul-betul mengabdi berkontribusi membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “ agar tenaga honorer yang diangkat betul-betul adalah tenaga honorer yang aktif dan telah mengabdi secara sukarela dengan honor yang seadanya “ ucapnya sebelum pertemuan.

Untuk hasil pertemuan tersebut, masih menunggu informasi dari Bupati Majene, dan kemungkinan akan disampaikan langsung saat tiba di Majene.

 

🔥1.1 K

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here