Rapat Percepatan Rehab Rekon Pasca Gempa di Sulbar.

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terus mengintensifkan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian Gempa di Sulawesi Barat 15 Januari lalu. Tiga Kabupaten yang terdampak seperti Majene, Mamuju dan Mamasa telah mengajukan dan melaporkan data kerusakan infrastruktur mulai dari rumah, sekolah, perkantoran hingga kerusakan jalan dalam dua tahap.

Bupati Majene Lukman saat menghadiri rapat koordinasi percepatan rehab rekon pasaca Gempa Sulbar via Video Conference Jumat 19 Februari di ruang Rapat Bupati Majene mengatakan pada tahap pertama, laporan kerusakan rumah berdasarkan kategori  sebanyak  4.099 rumah. Dengan rincian, rusak berat 1.774 unit, rusak Sedang 1.140 unit  dan rusak ringan  1.185 unit.  Sementara untuk  pendataan tahap akhir jumlahnya bertambah menjadi 7.240 unit. Dengan Rincian rusak berat 3.005 unit, rusak sedang 1.727 unit dan rusak ringan 2.508 unit.

Ditahap pertama, data yang dikirim ke pusat masih bersifat sementara, mengingat banyak warga Majene yang belum tercover karna meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke luar Majene. Lalu di tahap kedua barulah masyarakat terdampak pulang kembali ke rumah mereka untuk didata. Untuk itu Lukman berharap pemerintah pusat memperhatikan data di tahap kedua dan segera dilakukan validasi. “ kami khawatir, justru ada warga tedampak parah dan tidak masuk dalam pendataan tersebut dan ini akan akan menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah pusat terus mengevaluasi data pertama dan kedua” ujarnya.

Rapat yang juga menghadirikan para pengembang salah satunya Rumah Permanen Instan DOMUS menjanjikan percepatan pembagunan rumah permanen instan. Bahkan jika disetujui, masyarakat terdampak di Sulbar bisa segera masuk hunian sebelum lebaran Idul Fitri. Pihak Domus bahkan telah mengunjungi Majene dan Mamuju untuk melihat kondisi wilayah yang akan dibangun.

Sekprov Sulbar Idris DP yang juga hadir merespon solusi tersebut, hanya saja ketresediaan lahan yang menjadi lokasi nantinya belum ada yang dibebaskan. Bahkan untuk tahun ini tidak ada penganggaran untuk lahan hunian. Sebelumnya ada lahan yang telah di indentifikasi Pemerintah Sulbar, hanya saja secara harga sangat mahal karna didalamnya ada area perkebunan warga sekitar 3 hektar. “ problemnnya saat ini ketersediaan lahan, angka Rp 3 Milyar pembebasan lahan belum di anggarakan tahun ini, mungkin bagi Pemerintah Pusat terbilang tidak seberapa namun bagi Pemerintah Majene sangat besar apalagi tidak masuk dalam penganggaran” bebernya.

Direktur pemulihan dan dan peningkatan fisik BNPB RI  Ali Bernadus mengatakan, untuk rapat hari ini merupakan diskusi awal. Pihaknya segera akan menyusun Juklak dan Juknis untuk tiga Kabupaten di Sulbar. Termasuk meminta agar Pemda memfasilitasi warganya untuk membuka rekenenging penyaluran dana bantuan.Serta kesiapan peneydia jasa perumahan untuk datang ke Sulbar.

Rapat tersebut juka di ikuti pihak Kementerian PUPR, Rei Pusat, Sekprov Sulbar, Wakil Bupati Mamasa, BPBD Sulbar, Majene, Mamuju dan Mamasa.

🔥56

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here