Sosialisasi Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SPIBM) Kabupaten Majene 2017.
Setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah bertujuan agar tiap sasaran pokok, mendapatkan manfaat dan solusi dari permasalahan yang ada dilapangan. Namun seringkali juga kebijakan tersebut dianggap tidak mengenai sasaran dan terbentuklah anggapan, adanya tebang pilih dan kesenjangan sosial. Hal ini pula yang dikeluhkan Bupati Majene Fahmi Massiara. Ia mengatakan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah selalu memiliki yang niat baik, khususnya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun pada perjalananya, masih ada masyarakat yang tidak tersentuh akibat kurangnya informasi dan data mikro yang kurang akurat. Mulai dari data rinci tentang ciri-ciri kependudukan demografis di suatu wilayah, kondisi sosial masyarakat dari penjuru kota khususnya pedalaman. Dibeberapa kesempatan Fahmi selalu meminta agar seluruh pihak utamanya para pejabat mulai dari camat, lurah, kepala desa, hingga kepala lingkungan di Majene agar proaktif mencari tahu kondisi real masyarakat di wilayah kerjanya. Seperti berapa jumlah warga miskin, kondisinya seperti apa, adakah anak yang mengalami putus sekolah, atau adakah tempat atau wilayah yang sulit akses jalanya menuju kesekolah “ Jangan sampai media massa lagi yang pertama kali tahu kemudian pemerintah daerah yang paling belakangan tahu kondisi tersebut “ terang Fahmi saat pelaksanaan sosialisasi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SPIBM) oleh Bapeda Majene 12 april lalu bertempat di ruang pola kantor bupati Majene. SPIBM sendiri merupakan sistem yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat. Baik itu dalam perencanaan, implementasi maupun dalam pelaporanya.
Fahmi melanjutkan dengan informasi yang akurat, maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam mencari solusi pembangunan yang ada di Majene. “ Majene itu memiliki data mikro yang lemah dan daerah selalu direpotkan pada penentuan sasaran kebijakan” . Untuk itu ia berharap dengan pelaksanaan SPIBM yang juga bekerjasama dengan pihak UNICEF Indonesia akan dapat mengurai secara detail setiap informasi pembangunan by name, by addres dan penyusunan perencanaan dan monitoring hasil pembangunan lebih berdaya guna dan tepat sasaran.
Perwakilan UNICEF Indonesia wilayah Sulawesi Barat dan Maluku Hengky Wijaya menyambut baik kerjasama dengan kabupaten Majene. Unicef siap membantu khususnya dalam memanfaatkan SIPBM mulai dari pelaksanaan di tingkat desa, den gan mengacu model berbasis data. “ jadi bukan membuat rencana pembangunan namun membantu pemerintah daerah agar memiliki dasar dalam melakukan perencanaan” terang Hengky.
Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan pilot project tahun 2009 dengan UNICEF terkait SPIBM. Dimana data yang di lahirkan sebelumnya telah di jadikan rujukan data namun saat hanya menjangkau beberapa kecamatan saja. Diantaranya kecamatan Tammerodo, Pamboang, Sendana, Banggae, dan Banggae Timur. Kepala Bapeda Majene Adlina Basharoe juga menjelaskan pada tahun 2011, pendataan lanjutan juga di lakukan di kecamatan Tubo Sendana, dengan begitu sudah enam kecamatan yang telah di intervensi. Ia berharap agar tahun ini pendataan SPIBM dapat di tuntaskan secara utuh khususnya di seluruh desa / kelurahan se kabupaten Majene.
Anugrah Humas.
🔥79
