Penyuluhan Hukum Undang – Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Puluhan lurah dan kepala desa (Kades) di lingkup pemerintah kabupaten Majene mengikuti penyuluhan hukum undang – undang no 16 tentang bantuan hukum. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa setiap kelompok masyarakat miskin di kabupaten Majene berhak mendapatkan bantuan hukum baik itu perdata maupun pidana secara gratis. Ketua panitia Ruski Hamid mengatakan, sangat penting untuk menyamakan persepsi terkait proses, tahapan dan bagaimana pemberian bantuan hukum tersebut kepada masyarakat miskin. “ menyamakan persepsi disini bagaimana menjabarkan kepada siapa – siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis, posisinya, agar syarat itu sama tidak lain di desa A atau tidak lain di desa b” jelas Ruski saat memberikan laporan panitia, 13 april bertempat di aula B Nusa Bila lembang Majene.

Bupati Majene Fahmi Massiara, yang juga menjadi pemateri dalam acara tersebut mengatakan, selama ini pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan, dianggap belum banyak menyentuh orang atau kelompok masyarakat miskin. Sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses keadilan, karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak – hak konstitusional mereka. Untuk itu Fahmi berharap khususnya kepada Lurah dan Kades agar nanti dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada kelompok miskin, sangat dibutuhkan pemberian surat keterangan miskin sebagai dasar bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum. Hal ini sesuai degan pasal 14 ayat (1) huruf c, yang berbunyi melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

“ peran lurah dan kades ini sangat penting, saya harap semua harus menggunakan kewenanganya secara bertanggung jawab, jangan pilih kasih, berikan surat keterangan miskin bagi mereka yang betul – betul miskin bukan yang berpura – pura miskin “ harap Fahmi.

Penyuluhan yang di gelar selama satu hari ini juga di isi oleh narasumber dari Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sulbar yakni, Abdullah SH.MH Kabid Pelayanan Hukum dan Ham Sulbar, yang mengupas materi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

🔥46

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here