Penutupan Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang & Rapat Koordinasi Pengelolaan BMD Kabupaten Majene 2017.

Sebanyak 89 unit kendaraan dinas (randis) milik pemerintah daerah kabupaten Majene masih di kuasai para pensiunan dan ahli waris pensiunan yang telah meninggal dunia. Nilai aset pemda tersebut, sebanyak Rp 1. Milyar dua ratus juta lebih, dengan rincian 67 unit kendaraan dan 22 peralatan mesin. Sekertaris Daerah Kabupaten Majene Syamsiar Muchtar mengatakan, telah banyak aset pemda khususnya randis yang telah berhasil di tarik sejak diluarkannya SK Bupati belum lama ini, namun masih ada aset yang dalam penguasaan pihak lain. Rencananya pemda akan kembali mengeluarkan surat penegasan kembali terkait penarikan aset daerah, apalagi beberapa Orgabisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang masih kekurangan operasional kendaraan dinas, sejak terbentuk beberapa bulan lalu. “ sejak mutasi ASN kemarin kita sudah banyak menarik aset daerah,untuk sisanya ini kita harus cari lagi solusi, salah satunya kita kembali akan buatkan SK penegasan kembali yang di tanda tangani oleh Bupaten Majene” jelas Syamsiar saat penutupan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus barang & rapat koordinasi pengelolaan BMD 14 april lalu di Makassar.

Terkait masih banyak aset yang di kuasai pihak lain, Bupati Majene Fahmi Massiara  mengatakan selama ini, pemerintah daerah telah melakukan upaya persuasif. Namun masih ada juga pihak lain yang enggan mengembalikan aset daerah. Ia bahkan pernah mendengar, bahwa ada pihak yang mengatakan, baru akan mengembalikan jika di jemput langsung oleh Satpol PP. “ kalau ada yang bilang seperti itu, justru lebih bagus lagi, apa mau kalau kita panggil juga dengan melibatkan Brimob saja, kita ini sudah sangat persuasif selama ini” tegas Fahmi.

Pentingnya pembenahan administrasi aset daerah  dilakukan, salah satunya terkait mempertahankan predikat WTP oleh BPK RI. Meski pada tahun 2016 lalu, predikat tersebut berhasil di raih untuk LKPD tahun 2015, namun masih ada beberapa catatan penting yang menjadi rekomendasi lanjutan. Jika rekomendasi tersebut tidak mampu di selesaikan pada tahun ini maka, akan mempengaruhi penilaian LPKD tahun 2016. Dua rekomendasi tersebut diantaranya pencatatan aset yang belum tertib dan pengamanan aset yang belum memadai. Meski hanya dua poin, namun memiliki memiliki penjabaran yang cukup banyak. Diantaranya permasalahan aset randis, aset tanah yang belum bersertifikat, aset dinas pendidikan pemuda dan olahraga , pencatatan BPKB randis milik pemda dll.

Fahmi melanjutkan, hal lain yang perlu diantisipasi, terbitnya PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dimana ada perubahan struktur organisasi pemda baik itu peralihan tanggung jawab, penggabungan dan pemisahan organisasi. Selain itu  pengidentifikasian aset yang tercatat di 2016, aset tetap pada dana BOS sekolah ,dana kapitasi  puskesmas di unit kerja Dinkes dan juga proses pengalihan P3D SMA / SMK dari pemerintah daerah  ke pemprov Sulawesi Barat.

Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pemkab Majene

Sementara itu terkait dengan pelaksanaan bimbingan teknis peneglolaan BMD bagi pengurus barang pemkab Majene, di gelar selama tiga hari (11-13 April). Sebanyak 46 peserta yang juga merupakan perwakilan bendahara barang di masing – masing OPD. Dr Hamzah Hafied, SE, M.Si selaku Konsultan Nusantara yang menjadi pihak ketiga pelaksanaan Bintek ini menjelaskan, sebelum bintek dilakukan, panitia telah melakukan free test, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal para peserta. Setelah mendapatkan materi selama tiga hari, peserta kembali di test  untuk mengukur sejauh mana penerimaan materi. Hasilnya kata Hamzah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang terlihat, yakni  sebanyak 23 persen.

Tujuan di laksanakanya bintek ini, yakni adanya perubahan regulasi permedagri no 17 tahun 2007 dan permendagri no 19 2016. Substansi perbedaan yang mendasar yakni permendagri no 17 tahun 2007 menyangkut mekanisme pemutihan barang yang di awali pengahpusan kemudian pemindahtanganan. Sementara pada permendagri no 19 tahun 2016 di awali pemindatanganan kemudian penghapusan

 

🔥38

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here