Usai APBN-P, Sertifikasi Guru & Dak Fisik Akan Di Cairkan Pusat

0
765

Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Majene, Kasman menjelaskan untuk tahun 2017, pembiayaan seluruh kegiatan yang bersumber dari DAU dan PAD menjadi faktor utama yang akan menggangu pembiayaan di APBD 2017. Hal ini merupakan imbas, dari kondisi keuangan daerah yang difisit di tahun 2016, yang secara otomatis ikut berdampak pada APBD kab Majene 2017. Dari hasil perhitungan OPD, sebanyak Rp. 93 Milyar pembiayaan program kegiatan yang tidak terselesaikan di tahun 2016 . Namun dari hasil audit BPK hanya Rp 85 Milyar yang bisa di hapus sebagai belanja hutang.

Dari anggaran Rp 85 Milyar tersebut, di kurangi dana DAK sebesar Rp 30 Milyar, maka secara otomatis, beban APBD 2017 menjadi Rp. 50 Milyar lebih. “ makanya kita ini terpaksa berutang, di pihak ketiga, pegawai bahkan anggaran desa juga terhambat mencairanya” terang Kasman saat memberikan penjelasan kepada perwakilan massa dari aliansi masyarakat menggugat kemarin.

Ia juga menjelaskan,  penyebab terjadinya defisit, akibat  realisasi pendapatan tidak terpenuhi, sementara seluruh program kegiatan di masing – masing OPD telah rampung dilaksanakan. Dari total Rp 93 milyar, sekitar Rp 73 milyar anggaran bersumber dari pusat, khususnya untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer. Hal ini juga makin diperparah oleh target PAD yang tidak tercapai sekitar Rp 12 Milyar. Selain itu juga, pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang belum tersalur mencapai Rp 7,8 Milyar.

\

Untuk itu, pemerintah daerah mengambil kebijakan  khususnya dalam hal pengehamatan belanja kegiatan di tahun 2017. Dari Rp. 220 Milyar (diluar DAK) belanja langsung pada APBD, akan dilakukan penghematan sekitar 10 %  atau sekitar Rp.22. Milyar.  Dari penghematan tersebut, akan di gunakan untuk membayar utang – utang kegiatan ditahun 2016. “ penghematan ini meruapkan langkah strategis yang harus kita ambil, meskipun dari anggaran Rp. 22 Milyar itu, belum mampu menutupi pembiayaan utang sebesar Rp, 50 Milyar di tahun ini” paparnya.

Terkait dengan dana sertifiaksi guru yang tidak tersalur di triwulan ke empat.  Kasman kembali menjelaskan bahwa pagu anggaran pembayaran sertifikasi guru sebesar Rp 78 milyar pertahun. Namun dari total tersebut, yang tersalur kedaerah hanya Rp. 40 milyar, atau menyisahkan Rp  35 Milyar yang  tidak terselesaikan. “ pembayaran dilakukan setiap triwulan sebesar Rp 17 milyar , sementara uang di kasda hanya  Rp 14 Milyar artinya masih kurang Rp 2 Milyar lebih, nah itu yang kita pakai untuk membayar 2 bulan saja, yakni oktober dan november, sisa desember yang kita belum cairkan” jelasnya.

Meski demikian, pemeritah daerah telah mengajukan Rp 2 Milyar lebih untuk sisa pembayaran.  Pemerintah pusat telah menjanjikan setelah pengesahan APBN-P, seluruh ke pembiayaan DAK fisik sebesar Rp 30 milyar akan dibayarkan termasuk, dana sertifikasi guru.

🔥91

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here