Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2016

Untuk kedua kalinya pemerintah daerah kabupaten Majene kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil laporan keuangan pemerintah Majene tahun 2016. Kepastian ini diperoleh setelah mendengarkan hasil paparan audit BPK RI senin 17 juli siang  bertempat di kantor BPK RI perwakilan Sulbar di Mamuju.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang juga di dampingi oleh Wakil Bupati Lukman, sangat bersyukur dengan pencapaian tersebut. Mendapatkan predikat WTP yang kedua kalinya merupakan wujud kerja keras seluruh tim dalam melakukan perbaikan penatausahaan keuangan daerah. “ Syukur Alhamdulilah kita sudah dapatkan WTP di tahun 2015, dan pada LKPD tahun 2016 ini kita kembali meraih WTP, kami sadar masih banyak yang perlu di sempurnakan dan kami akan selesaikan itu sesuai dengan rekomendasi BPK RI” jelas Fahmi Massiara.

Pemerintah Kabupaten Majene, akan  semaksimal mungkin menindak lanjuti sesuai saran atau rekomendasi atas seluruh temuan, kurang dari 60 hari kedepan. Fahmi juga akan memerintahkan Inspektur kab Majene untuk memantau perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan.

Sementara itu Plh Kepala Perwakilan Sulbar BPK RI  Moch Iwan Rivdijanto mengatakan BPK telah memeriksa neraca pemerintah kabupaten Majene per 31 desember lalu. Mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Meski Majene telah mendapat predikat WTP namun masih ada beberapa rekomendasi yang harus di lengkapi, diantaranya pengendalian dan manajmen kas oleh BUD yang belum memadai, dana BOS belum dianggarkan dalam APBD kabupaten Majene untuk tahun 2016 dan belanja modal atas dana BOS yang tercatat sebagai aset lainya yang belum di dukung oleh rincian lainya. Selain itu pengelolaan pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru belum memadai, serta penggunaan langsung penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pemakaian sarana daerah mess Jakarta. “ LHP BPK ini akan bermanfaat jika di tindak lanjuti oleh pemda dan DPRD “ pungkasnya.

Pemeriksaan LKPD dilakukan dalam rangka kewajaran laporan keuangan Opini yang diberikan atas kewajaran LKPD atas kriteria diantaranya, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern (SPI) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. LKP juga merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otoda dan penyelenggaraan operasional pemerintah. Hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan pada kahir tahun anggaran seperti yang tertuang pada pasal 30, 31 dan pasal 32 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 55ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 56 ayat 3 UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

🔥234

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here