Fahmi : Ada Pembagunan Liar, Langsung Tindak

0
902

Rapat Koordinasi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sosialisasi Batas Roilen Bangunan di Kecamatan Banggae – Banggae Timur.

Bupati Majene Fahmi Massiara, meminta Dinas PU dan Penataan Ruang untuk bekerja lebih optimal lagi. Salah satu yang masih menjadi kendala saat ini, masih banyak ditemukan bangunan liar yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini jelas berimbas tidak optimalnya pendapatan retribusi IMB yang juga turut menopang PAD kabupaten Majene. Untuk itu Fahmi berharap, tim dari tata ruang Dinas PU & Penataan Ruang, untuk langsung bertindak tegas di lapangan. Jika menemukan adanya pelanggaran bangunan, maka tim tersebut wajib untuk mengingatkan, jika tidak memiliki solusi maka tim harus menyegel atau memasang pemberitahuan. Bahkan jika perlu pembangunan tersebut harus di hentikan untuk sementara. “ kita tegas saja, tidak perlu banyak penyuluhan, lebih baik turun langsung dilapangan memberitahukan warga terkait perda IMB no 10 tahun 2010, jika tidak ada solusi maka langsung saja memasang pemberitahuan jika bangunan untuk sementara harus dihentikan” Jelas Fahmi saat rapat koordinasi  izin mendirikan bangunan (IMB) dan sosialisasi batas roilen bangunan di Kecamatan Banggae – Banggae Timur, 18 juli 2017.

Fahmi juga memberikan solusi, kepada tim dari tata ruang yang masih terkendala jumlah personil lapangan. Untuk itu Dinas PU dan Penataan Ruang bisa bekerja sama dengan pihak kecamatan, keluarahan, desa bahkan dusun. Mereka dapat membantu memberikan informasi awal jika, ada aktivitas bangunan tanpa IMB di wilayahnya masing- masing. “ dusun, kepala desa dan lainya harus menjadi penyampai informasi yang pertama, kemudian langsung di koordinasikan ke tim penataan ruang” terang Fahmi.

Sementara itu Kepala Bidang Penataan Ruang Aris Munandar menjelaskan objek yang dikenakan retribusi IMB. Seperti bangunan gedung, dan prasarana gedung dengan jenis kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi renovasi meliputi perbaikan, perawatan, perubahan, perluasan, pengurangan, pelestarian dan pemugaran.

Untuk sanksi terhadap pelanggaran selain penghentian sementara, bangunan dapat di segel dan dikenakan denda 2 % dari jumlah retribusi. “ dalam perda ada juga ketentuan pidananya, jika wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibanya dan merugikan keuangan daerah bisa di ancam 6 bulan kurungan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang, dengan catatan pelanggaran tersebut dalam proses penerbitan IMB” jelas Aris.

Sementara itu untuk data IMB pada bulan juli berupa bangunan rumah 321 unit atau Rp. 172.030.150, dan Bangunan proyek 25 unit, Rp. 41.669.788. Dari jumlah tersebut total PAD dibulan juli 2017 mencapai Rp.213.699.938, dari target PAD Rp.550.000.000 dengan kata lain pencapaian persentase yakni 38,85 %.

🔥83

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here