Rapat  Paripurna Ranperda Tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Majene Tahun 2017.

Seluruh fraksi di DPRD Kab Majene sepakat membahas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) hak keuangan & administratif pimpinan DPRD, setelah pemerintah daerah kembali mengusulkan di luar propemperda. Hal itu berarti jumlah ranperda yang di sepakati pada paripurna beberapa waktu yang lalu sebanyak 16 ranperda,  bertambah satu menjadi 17 ranperda.

Abdul Wahab mengatakan dalam pandangan umum fraksi PAN yang ia bacakan menjelaskan, bahwa pengusulan tersebut merupakan sebuah langkah maju. Pemda di nilai mampu menerjemahkan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “ Untuk itu kami dari fraksi PAN menyetujui ranperda tersebut untuk di bahas di tingkat selanjutnya” terang Wahab.

Wakil Bupati Majene Lukman, mengaku sangat bersyukur dengan respon positif tiap fraksi. Penambahan  jumlah ranperda tersebut,  bukan hal yang sedikit sehingga di butuhkan konsistensi dan keseriusan. Tim pansus maupun tim asistensi ranperda, juga OPD pengusul ranperda agar bekerja maksimal, guna menyelesaikan ketujubelas ranperda, yang nantinya akan di pergunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanan kebijakan pemerintah yang juga akan berpulang kepada kesejahteraan masyarakat Majene itu sendiri. “ Harapan kami ranperda ini bisa segera  di sahkan sebelum lanjutan rangkaian apbd 2018, OPD terkait harus dapat proaktif bekerja sama, mengkaji dan  menelaah ranperda ini” jelas Lukman.

Ranperda tersebut, merupakan ranperda pengganti dari perda no 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD kab Majene sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah no 5 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas perda nomor 2 tahun 2005. Dimana regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada sekarang yaitu PP no 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Olehnya itu penyerahan ranperda tersebut berdasarkan ketentuan pasal 28 PP No 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Di dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan perda. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar dan menjadi kewajiban bagi pemda untuk segera mengusulkan kepada DPRD, agar ranperda yang di usulkan diluar propemperda dapat segera dilakukan pembahasan oleh pansus dan selanjutnya dilakukan pengesahan.

🔥118

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here