Rapat Koodinasi Kerjasama Operasional BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Majene

Perlindungan ketenagakerjaan merupakan upaya yang harus direalisasikan perusahaan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku. Di indonesia salah satu lembaga yang menjadi penyedia jasa asuransi yang juga berkerjasama dengan pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pada program BPJS Ketenagakerjaan sleian memberikan santunan keselamatan, juga bisa membantu melindungi para pekerja dalam mengelola keuangan supaya lebih terkendali, dan saat  terjadi risiko sosial ekonomi maupun penyakit karena kerja, maka pekerja akan lebih aman, karena telah  ada pihak yang menangani. Untuk itulah mengapa, setiap tenaga kerja, baik itu kariawan di koorporasi, non ASN dan tenaga kerja mandiri yang tidak terkait badan usaha seperti nelayan, tukang ojek dll sangat di anjurkan masuk dalam kepesertaan asuransi tersebut.

Hal tersebut mengemuka saat rapat koordinasi kerjasama operasional BPJS ketenagakerjaan bersama pemerintah kabupaten Majene 13 November di hotel Davina in. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Majene Hamrul Ilyas menganjurkan, agar pemkab Majene mulai merancang, pemberian asuransi ketenaga kerjaan bagi pegawai honorer. Jumlah honorer dalam naungan Pemada Majene sebanyak 3000 orang seharusnya mendapat jaminan asuransi yang layak dan melindungi. Hamrul menjelaskan beberapa pekerjaan honorer banyak yang beresiko bagi keselamatan seperti petugas kebersihan dan satuan polisi pamong praja.

Ia menerangkan premi kecelakaan kerja (JKK) hanya dibebankan hanya 0,24 % dari UMP.  Sedangkan  untuk jaminan kematian (JKM) o,3 %. Nominal yang dibayarkan setiap bulan berkisar Rp. 11.000 perhonorer. Dengan jumlah 3000 honorer yang masing-masing dikenakan Rp.11. ribu maka  pemkab hanya perlu menyediakan anggaran Rp.11.000.000 perbulan.“ saya kira itu jumlah yang tidak memberatkan dibandingkan dengan manfaat yang diterima” terang Hamrul.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang juga hadir turut menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya asuranasi bagi non ASN akan di pikirkan lebih jauh, khususnya mengover tenaga tersebut dalam program BPJS ketenagakerjaan.” Kita akan cari cara terbaik, supaya honorer juga bisa di lindungi keselamatanya melalui BPJS ketenagakerjaan “ ungkap Fahmi.

Sementara itu, saat ini ada 700 perusahaan dan kongraktor telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wilayah tersebut meliputi wilayah Polman dan Majene.

🔥346

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here