Seminar Rancangan Laporan akhir penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Maejene.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB)  merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Kepariwisataan. RIPPAR sangat penting dan strategis, karena merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah, pelaku wisata serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Majene. Penyusunan  RIPPAR Kabupaten Majene meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Kabupaten Majene dalam menyusun Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor. Destinasi Pariwisata kabupaten Majene meliputi kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten Majene yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.  Hal ini disampaikan Bupati Majene Fahmi Massiara saat membuka kegiatan seminar RIPPAR Senin 2 Desember 2019, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapeda Majene.

Ia juga mengatakan, Majene telah mempunyai beraneka ragam potensi wisata yang harus di kembangkan, mulai dari wisata alam, budaya, religi hingga wisata buatan yang digarap hingga di tingkat desa. “ Semua itu harus di kembangkan, dan promosikan agar ke depan Majene dapat selalu memberikan informasi dan gambaran positif baik ditingkat nasional bahkan ke tingkat dunia “ ucapnya.  Ia juga berharap seluruh pihak bekerja secara sungguh-sungguh, terutama Dinas Kebudayaan dan pariwisata sebagai leading sektor harus menjadi motor utama penggerak pembangunan pariwisata di Kabupaten Majene , khususnya dalam meningkatkan sumber pendapatan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat pada umumnya. “ Kita  upayakan dokumen ini bisa terselesaikan dengan sempurna, karena  dokumen RIPPAR ini tidak hanya menjadi dokumen pedoman pengembangan pariwisata,  namun juga menjadi dokumen pendukung dan sebagai syarat untuk mendapatkan penganggaran disektor Pariwisata ditingkat pusat” ujar Fahmi.

Dr. H. Rahmat Hasanuddin selaku Ketua Tim Penyusun RIPPAR Kabupaten Majene menyebutkan tantangan pembangunan pariwisata di Majene diantaranya, Rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelindungan konsumen.  Selain itu rendanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Kurangnya modal dan rendahya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan professional, serta sistem transportasi yang belum memadai.

Untuk itu, katanya perlu merumuskan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang didasari, strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan, isu-isu pengembangan kelembagaan kepariwisataan, serta tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

 

 

 

🔥38

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here