Bupati Majene Fahmi Massiara bersama pihak Kementerian Hukum dan Ham wilayah Provinsi Sulawesi Barat menggelar pertemuan di rumah jabatan Bupati Rabu 15 Januari 2020. Rombongan Kemenkumham Wilayah Sulbar dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Sulbar Drs. Harun Sulianto., Bc.IP.SH bersama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Dra. Sri lastami., S.T., M.IPL, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Abdullah.,SH.MH dan lainya.

Pertemuan tersebut  membicarakan persoalan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Majene. Inventarisasi KIK merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI yang mengelola pusat data nasional kekayaan intelektual komunal. Inventarisasi tersebut, bertujuan untuk memberikan pelindungan defensif bagi kekayaan warisan budaya Indonesia, termasuk menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya. Selain itu, untuk mengantisipasi  dari upaya pengakuan, pencurian, atau pembajakan dari negara lain.

Bupati Majene Fahmi Massiara menyambut dengan baik, apalagi Kabupaten Majene sebagai daerah yang memiliki peradaban yang kuat di suku mandar tentu, memiliki banyak hal untuk di patenkan. Bukan hanya dari segi budaya namun, dari berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata dan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Fahmi didampingi OPD terkait diantaranya,  Kadis PMD, Kadis Kebudayaan dan pariwisata,  Kadis Pertanian,Peternakan dan Perkebunan, Kadisdikpora, Kepala Bappeda dan Kadisperindag dan UKM Majene.

  

k

🔥31

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here