Kunjungan Kerja Dalam Rangka Perdagangan Antar Wilayah ke TPID  Blitar.

Sebagai upaya mendorong kerjasama perdagangan antar wilayah, Pemerintah kabupaten Majene melalui TPID kabupaten Majene mengikuti Forum Group Discussion (FGD) perdagangan antar daerah di Kabupaten Blitar Jawa Timur, sejak senin 24 – 26 September 2018. Rombongan di pimpin oleh kepala BI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), bersama Wakil Bupati Majene Lukman dan turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Biro Perekonomian Sulbar, Kadis Pertanian beserta para Kabid serta  Kasubid Pengembangan Ekonomi Bappeda Majene.

Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan, Bupati Majene telah menginstruksikan untuk segera menggelar rapat koordinasi antar TPID di Blitar. Hal itu  sebagai tindak lanjut dari arahan presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas TPID 2018). “ ini sebagai upaya mendorong kerjasama perdagangan antar wilayah, maka perlu adanya rapat koordinasi TPID kabupaten khususnya untuk membahas kesiapan MoU antar kabupaten Majene Sulawesi Barat dengan kabupaten Blitar” ungkap Lukman via Whatsapp.

Sri Purwanti Sekretariat TPIP Kemenko RI yang menyampaikan materi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Penyerapan Bahan Baku Jagung dan Telur Ayam Ras, menjelaskan jika pemerintah Majene dan Pemkab Blitar merancang kerjasama antar wilayah maka, seharusnya kerja sama tersebut  harus dapat secara langsung mempengaruhi pembentukan harga. Selain itu, kerjasama  tersebut akan berdampak  lebih luas tidak hanya perdagangan komoditas pangan tapi bisa ke investasi secara umum. Ia mencontohkan Provinsi jabar yang mempunyai Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah (TKKSD) yang salah satu tugasnya adalah menyusun pemetaan kerjasama daerah, kerja sama  pihak ketiga dan kerja sama luar negri.

 

Sri juga menginformasikan, dalam kerja sama antar daerah pemerintah daerah dapat memberikan keuangan lainya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, selain itu  pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerjasama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan kemampuan negara.

Selain mengikuti FGD, para rombongan juga mengunjungi salah satu koprasi di kabupaten Blitar, yakni Koprasi Peternak Sejahtera Blitar.

 

🔥121

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here